Bupati Minut VAP Gagal “Penjarakan” Norris Tirayoh

MINUT,MANADONEWS.co.id –Upaya hukum yang selama kurun waktu dua tahun dilakukan oleh Bupati Minahasa Utara Vonny Anneke Panambunan (VAP) melalui tim kuasa hukumnya untuk “memenjarakan” terdakwa Norris Tirayoh (46) warga Airmadidi atas dakwaan pencemaran nama baik, akhirnya kandas dalam sidang putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 18 Maret 2020 silam.

Adapun putusan itu ditindak lanjuti dengan sidang terbuka dengan agenda pembacaan putusan digelar Rabu (30/3/2020) di PN Airmadidi ini oleh Nur Dewi Sundari, S.H , sebagai Hakim ketua, Christyane P.Kaurong S.H, M.Hum dan Harianto Mamanto, SH masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Silvana Matto, SH.MH, Panitera pengganti pada pengadilan Negeri Airmadidi tersebut, dengan dihadiri oleh Devi Anggreta, SH Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada kejaksaan Negeri Minahasa Utara.

Dalam amar putusan Nomor : 61/Pid.Sus/2019/PN.Arm itu antara lain disebutkan bahwa Pemidanaan yang telah dilakukan perubahan dalam peraturan perundang- undangan yang baru, oleh karenanya maka penuntutan Penuntut Umum haruslah dinyatan tidak dapat diterima; Memperhatikan, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; intinya menegaskan bahwa Penuntutan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama terdakwa NORRIS TIRAYOH tidak dapat diterima.

Baca Juga:  Selewengkan Dana Gereja, Oknum Mantan Bendahara Dispenda Manado Dipolisikan

Richard William, kuasa hukum terdakwa Norris Tirayoh dalam pres releasenya kepada media ini antara lain menuliskan bahwa perjuangan yang panjang klainnya yang dituntut penjara 1 tahun 6 bulan oleh JPU Pengadilan Negeri Minut itu, akhirnya menuai hasil walau menghadapi banyak trik-trik hukum yang dimainkan, dan/atau patut diduga dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung-jawab di Pengadilan Negeri Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara.

Dia menjelaskan bahwa mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau yang lebih dikenal dengan KUHA Pidana , sesuai bunyi Pasal 233 ayat (2) No 234 ayat (1) jelas berbunyi 7 (tujuh) hari sejak dibicarakannya Putusan oleh Majelis Hakim pada perkara tersebut (61/Pid-Sus/2019/PN.Arm, tanggal 18 Maret 2020). Berarti katanya, seharusnya tanggal jatuh tempo upaya hukum , jatuh temponya tanggal 25 Maret 2020. Seharusnya tanggal pada saat itu jugalah dan/atau tanggal 26 Maret 2020 sudah dinyatanakan INKRACHT dan/atau Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;.

(1) Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).

Baca Juga:  Pelaku Curanmor di Kotamobagu Dihadiahi Timah Panas

(2) Apabila tenggang waktu sebegaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat Telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.

“Anehnya dalam hal ini ( Perkara NORRIS TIRAYOH ) justru tertulis INKRACHT nya tertulis tanggal 27 Maret 2020, yang mana pada waktu itu bertepatan dengan adanya ribut-ribut ringan dengan pihak Pengadilan Negeri Airmadidi Minahasa Utara, terkait penerapan aturan hukum yang benar.”kata Richard.

Untuk itu ujar Richard berharap dengan telah ada kepastian hukum tetap ini, ada niatan baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini (Terdakwa NORRIS TIRAYOH ) untuk membantu memulihkan nama baik terdakwa , dan membantu memulihkan perekonomian terdakwa akibat dari perjuangannya untuk mendapatkam keadilan.

“Bahwa trik-trik dan manuver hukum yang terjadi selama kasus ini berproses, itu akan sia-sia dan justru akan merusak kaidah-kaidah hukum itu sendiri” tandas ketua Umum/Direktur Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Advokasi Paralegal Tanah Air (LBH-GAPTA) itu sambil berharap kontrol dan peran insan pers terus ditingkatkan demi tegaknya supremasi hukum di Sulawesi Utara khususnya dihentikannya aksi Kriminalisasi masyarakat dan media.

Baca Juga:  KPU Minut Buka Posko GMHP di Terminal Airmadidi

Sementara itu, Norris Tirayoh ketika dikonfirmasi media ini, Rabu (1/4/2020) menyatakan bahwa upaya mencari keadilan hukum dan membebaskan dirinya dari tuduhan pencemaran nama baik oleh Bupati Minut VAP akhirnya membuahkan hasil yang dia inginkan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini.

“Atas putusan bebas oleh Majelis hukum PN Airmadidi terhadap kasus ini, pertama dan utama saya harus mengucap syukur kepada Tuhan yang dia yakini telah menjawab Doa dia dan seluruh keluarga bahkan masyarakat Minut yang mendambahkan keadilan dalam hukum.”ujar Norris sambil menambahkan bahwa putusan yang berkekuatan hukum tetap yang telah menyita waktu dan kerugian materil yang selama dua tahun dia hadapi dan upayakan ini memang layak didapatkannya.(nando)