SULUT,Manadonews.co.id-.Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) terkait bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19 atau Virus Corona diakui belum sepenuhnya terealisasi, seperti yang marak dipertanyakan oleh nitizen, pembagian kebutuhan dasar, masker yang di janjikan, dan ada beberapa opini masyarakat yang tidak dapat dipenuhi antara lain desakan penutupan bandara.
Dikatakan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulut Christiano Talumepa SH MH, melalui Kabid Infokom Publik Dra Ivonne Kawatu, bahwa pemerintah provinsi tentu apresiasi atas kepedulian nitizen yang melebur bersama, memantau perkembangan termasuk mengawal bantuan sosial kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak, tapi dibalik itu juga Pemprov berharap agar tidak berasumsi lebih jauh.
“Karena sebetulnya setiap langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi termasuk kinerja gugus tugas ,setiap hari nya ter update dan di sosialisasikan lewat media,” ujarnya.
Perlu di pahami ketika ada beberapa desakan permintaan dari berbagai pihak ataupun ada opini masyarakat yang tidak dapat dipenuhi seutuhnya itu karena bukan kewenangan Pemerintah provinsi, atau bisa saja ada berbagai pertimbangan sehingga tidak dapat berlakukan sesuai kemauan masyarakat, di mengerti karena pasti di balik itu semua Pemerintah melakukannya demi kebaikan dan kepentingan kita semua.
Pengelolaan realokasi anggaran bagi warga yang terdampak di kab/kota kewenangannya ada pada Pemkab/pemkot termasuk pengaturan kebutuhan bagi yang terdampak.
yang pasti tetap terpantau dan koordinasi, sinergitas berjalan.
Terkait belum terealisasi nya bantuan sosial yang ditujukan kepada organisasi/lembaga keagamaan memang benar adanya, karena di dalam surat – edaran Gubernur sangat jelas tertera bahwa untuk pemasukan data di beri waktu s/d 20 april.
Sengaja diberi tenggang waktu, dengan maksud agar pimpinan keagamaan masing-masing dapat mendata penerima bantuan dengan baik, benar-benar akurat dan tepat sasaran, agar pembagian selanjutnya dapat tersampaikan secara tertib dan utuh kepada yang berhak menerima.
“Untuk teknis nya diatur oleh Dinas Sosial Daerah Provinsi,” jelasnya.
Ditambahkan, pembagian Masker yang sebelumnya sudah dibagi oleh instansi tehnis di beberapa tempat berbeda, yang hingga saat ini belum dapat dipenuhi secara menyeluruh, sangatlah beralasan, karena masker dipasaran kehabisan stock, sehingga oleh Pemerintah Provinsi telah bekerjasama dengan pelaku UKM yang sementara disediakan.
“Jadi tidak benar kalau Pemprov mengabaikan janjinya, dan yang benar masker dalam waktu dekat segera di bagikan sesuai peruntukannya.
Penanganan ada di biro umum dan instansi terkait lainnya,” tuturnya.
Gubernur sulawesi utara Olly Dondokambey dan wakil gubernur Steven Kandouw sangat mengharapkan kepada masyarakat dan semua pihak agar dimasa sulit ini, kita bekerjasama, bersatu padu, siap dan tanggap dalam memutus mata rantai covid-19 sambil menengadah keatas, memohon Doa dan menunduk kebawah melihat kaum yang lemah.
“Mari kita selalu untuk jaga jarak, jaga kesehatan, cuci tangan dengan sabun serta pakai masker ketika diluar rumah,” tutupnya.
(***/stvn)
