Ini yang Disampaikan H2M saat Vidcon Komisi V DPR-RI Dengan Mitra Kerja

BOLSEL,Manadonews.co.id-.Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan asal Sulawesi Utara,  H.Herson Mayulu,SIP menyatakan, bahwa pergeseran anggaran bukan ranah Komisi V. Dan bila mitra kerja menggunakan dana SiLPA, mereka harus menginformasikan ke Komisi V dahulu sebelum digunakan.

Pernyataan ini Herson kemukakan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V dengan mitra kerja Kepala BMKG, BNPP dan BPWS hari ini Senin 20 BPWS April 2020 yang dilakukan secara virtual.

Rapat yang digelar mulai pukul 10.00 Wib dan berakhir pada 13.00 siang itu membahas beberapa agenda, yakni Realisasi Anggaran sampai bulan Maret 2020, Realokasi Anggaran Lembaga2 tersebut Tahun Anggaran 2020 terkait Covid 19 dan pembahasan lainnya.

Ketiga Lembaga Negara Mitra Komisi V itu ketika diberi kesempatan menjelaskan perkembangan realisasi anggaran masing-masing

Kepala BMKG menyampaikan terkait penjelasan sebelum pigaknya mendapat surat dari Kemenkeu pada tanggal 17 April 2020,
– Alokasi Anggaran 2020 Rp 3.056.259.932.000
– Realisasi Anggaran Rp 337.553.472.177 (11,04 % penyerapan)
– SILPA hingga 3 April 2020 Rp 5.197.294.356
– Alokasi anggaran menjadi 2.475.621.633.000 (pemotongan 580.638.299.000)
– 2,1 Miliar dialihkan dari 5,1 Miliar SILPA untuk sarana penanggulangan Covid-19
– Sedang dilakukan penelaahan terhadap kegiatan yang dapat ditunda sembari menunggu petunjuk teknis Kemenkeu.

Baca Juga:  H2M Beri Materi di Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

Sementara itu, Kepala BNPP menyampaikan bahwa :
– Alokasi Anggaran 2020 2,25 Triliun
– realisasi anggaran 273,41 Miliar (12,13% penyerapan).
– Pengurangan anggaran 670,48 Miliar (29,8% anggaran) menjadi 1,58 Triliun.
– Beberapa anggaran telah diusulkan ke KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara) tapi belum terealisasi sehingga berdampak pada realisasi penyerapan.
– Pengurangan anggaran yang signifikan tersebut mempengaruhi kinerja BNPP secara keseluruhan.

Dipihak lain, Kepala BPWS menyampaikan:
– Alokasi Anggaran 2020: Rp 215.921.503.000.
– Penyerapan anggaran Rp 6.816.753.000 (3,16%).
– Alokasi penanganan Covid-19 59,05 Miliar (menjadi 156,87 Miliar).
– Ada pembatasan pengadaan lahan kawasan strategis Suramadu karena Covid-19 sehingga realisasi Rp 100,92 Miliyar tertunda.
– Pembangunan/peningkatan jalan di kawasan kaki jembatan Suramadu serta di klaster Madura masih menunggu finalisasi dokumen perencanaan teknis oleh daerah untuk dilakukan lelang.

Dalam tanggapannya, Ketua Komisi V Lasarus menegaskan, hendaknya adanya PERPU dan PERPRES tidak mengabaikan UU, setiap pergeseran yang ada harus ada persetujuan komisi V DPR.

Lasarus juga mengemukakan harapannya agar potongan anggaran ini tidak menghabiskan kembali anggaran internal, ini bisa sebagai penguatan dalam rangka penyangga kekuatan masyarakat dalam menghadapi Covid-19.

Baca Juga:  Jalan Manado-Tomohon Macet Total, Lihat yang Dilakukan Polisi Ini

Secara umum RDP Komisi V dengan Kepala BMKG, BNPP DAN BPWS belum menghasilkan kesimpula karena angka angka anggaran yang dijelaskan oleh BMKG akan dirapatkan dengan Kemenkeu.

Namun demikian beberapa penegasan pada rapat tersebut berhasil dirumuskan, sebagai berikut ;

1. Komisi V meminta BMKG, BPWS, BNPP agar dalam refocussing ke program padat karya tunai dan bansos untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

2. Komisi V meminta BMKG, BPWS, BNPP mengevaluasi dan mempertajam kembali rincian refocussing anggaran kegiatan dan realokasi anggaran per eselon 1 dan masukan serta saran dari komisi V DPR RI menjadi pertimbangan.

3. Komisi V sepakat agar BMKG, BPWS, BNPP akan kembali menggelar pembahasan terkait hal-hal diatas.
(Bobby)

Tags:

Pilgub 9 Desember 2020


Siapakah Gubernur Pilihan Anda?
16 votes

This will close in 10 seconds