Ini Kata Kepala BPKD Kotamobagu, Terkait Sanksi Penundaan Penyaluran DAU 35 Persen

MANADONEWS, KOTAMOBAGU — Refocusing anggaran penanganan percepatan Covid-19 memberikan konsekuensi yang tidak gampang. Pemerintah pusat memberikan sanksi berupa penundaan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil (DBH) pada daerah-daerah yang tidak melapor atau kurang lengkap laporannya.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor 10/KM.7/2020. Daerah yang dikenai sanksi, dinilai tidak menyampaikan laporan rasionalisasi anggaran secara lengkap dan benar, dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

Dalam Pasal 29 Ayat 1 PMK itu disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan cq Dirjen Perimbangan Keuangan, meliputi laporan penyesuaian APBD dan laporan pencegahan dan penanganan Covid-19.

Karena tidak mematuhi ketentuan Pasal 29 Ayat 1 tersebut, DAU Kota Kotamobagu pun ditunda penyalurannya. Penyaluran baru akan dilakukan kembali jika pemerintah daerah sudah menyampaikan laporan penyesuaian APBD Tahun 2020 secara lengkap dan benar kepada Menteri Keuangan.

Disebutkan, penundaan penyaluran DAU sebesar 35 persen dari besarnya penyaluran DAU setiap bulan, terhitung sejak Mei 2020. Jika sampai 10 hari kerja sebelum TA 2020 berakhir laporan penyesuaian APBD tersebut belum disampaikan, DAU atau DBH yang ditunda itu tidak dapat disalurkan kembali.

Baca Juga:  Batas Waktu Penyerahan Kwitansi Pembelian Program Anak Asuh 31 Januari 2020

Penundaan itu, telah ditetapkan dengan KMK RI Nomor 10/KM.7/2020 tertanggal 29 April 2020 tentang penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH terhadap pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD TA 2020.

Pada diktum kedelapan telah disampaikan bahwa batas waktu penyampaian laporan penyesuaian APBD diperpanjang dari tujuh hari menjadi dua minggu.

Dan pada diktum kesembilan sudah jelas disampaikan, bahwa pemerintah daerah yang belum menyampaikan akan mendapat sanksi penundaan penyaluran DAU dan atau DBH.

Disebutkan juga, Menteri Keuangan melakukan pengenaan sanksi penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH bagi Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD TA 2020 secara lengkap dan benar, dengan mempertimbangkan upaya penyesuaian APBD sesuai kemampuan keuangan daerah dan kondisi perkembangan Covid-19 di daerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kotamobagu Sande Dodo saat ditanya soal apakah benar Kotamobagu tidak menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD 2020 terkait dengan keputusan Menkeu No 10 /KM.7/2020,  dirinya mengatakan sudah melaporkannya.

“Kotamobagu sudah melaporkan penyesuaian APBD 2020, namun laporannya belum lengkap,” ungkap Sande, Rabu (6/5/2020).

Baca Juga:  Realisasi PAD PBB di 33 Desa dan Kelurahan Terus Dioptimalkan

Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pra Sugiarto Yunus Sabtu ketika dikonfirmasi mengatakan, Laporan yang diminta oleh Kementrian keuangan itu sejatinya dalam bentuk dua.

“Laporan yang diminta ada dua hal yakni pertama, implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.07/2020  yang harus memotong belanja daerah karena menyesuaikan dengan pemotongan penerimaan daerah kurang lebih 58 Milyar dan Pemerintah Daerah (Pemda) sudah melaksanakannya dengan memotong belanja yang bersumber dari dana transfer.
Kedua, dengan pemotongan belanja sebagai implementasi Surat keputusan Mendagri dan Menkeu yang mengamanahkan pengurangan belanja Barang dan jasa (Barjas) sekurang kurangnya 50 Persen dan belanja modal sekurang kurang 50 Persen untuk di arahkan pada penanganan covid 19,” terang Sugiarto.

Terkait Surat Keputusan Besama (SKB) ini Menkeu menilai kebanyakan Pemerintah Daerah di Indonesia termasuk Kota Kotamobagu belum sepenuhnya melaksanakan.

Atas Hal Tersebut, Pihaknya sedang konsultasikan baik dengan Pemerintah Provinsi Sulut, Kemendagri maupun Kemenkeu.

“Insya Allah ada jalan keluarnya, sebab masalah refocusing dan realokasi anggaran ini telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk penanganan Covid 19 di Kotamobagu angka terakhir sudah mencapai 54,7 Milyar,” harapnya.

Baca Juga:  Sekda Kota Kotamobagu Ingatkan Tiga Pilar Dasar Tanggungjawab

Disisi lain lanjut Sugiarto, Pemkot senantiasa selalu memperimbangkan aspek aspek lain, Seperti belanja Barjas yang di dalamnya ada anggaran untuk honorarium tenaga harian lepas dan kalau hal ini di potong 50 persen artinya harus ada pemberhentian tenaga Honorer dan hal ini yang tidak tepat dilakukan di tengah kondisi seperti saat ini,”jelasnya.

Untuk Pemkot sendiri kata Sugiarto, tahun ini mendapatkan Dana transfer Rp 561,5 M dan berdasarkan PMK 35 telah di potong sehingga menjadi Rp 503,1 M Dan yang ditunda penyalurannya sebesar 35 % adalah penyaluran DAU setiap bulan, biasanya setiap akhir bulan berjalan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar 100 % tapi kali ini hanya sebesar 65%, Urainya.

Tapi tambah Sugiarto, DAU dari pemerintah pusat itu dialokasikan untuk berbagai kegiatan di daerah.

“Tidak hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk membayar gaji ataupun tunjangan para pegawai,” tambahnya.

Untuk diketahui, daerah di Sulawesi Utara yang  mendapatkan sanksi atas penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil (DBH) adalah Kabulaten Bolaang Mongondow, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Sitaro, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolmut, Kabupaten Mitra, Kabupaten Boltim, Kabupaten Bolsel dan termasuk Pemprov Sulut. Daerah yang tidak dipotong adalah Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon Kabupaten Sangihe, dan Kabupaten Talaud.

 (MLS)