Penanganan COVID-19 di Sulut Sejalan Dengan Arahan Pemerintah Pusat

SULUT,Manadonews.co.id-.Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menjadi pembicara dalam webinar membahas kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan covid-19 dan penguatan ekonomi pasca pandemi covid-19 yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) cabang Manado, Selasa (5/5/2020).

Pada kesempatan itu, Gubernur Olly menerangkan bahwa penanganan covid-19 di Sulut dilaksanakan sejalan dengan arahan pemerintah pusat, yaitu ditujukan untuk bidang kesehatan, program jaring pengaman sosial dan bidang ekonomi.

Menurut Olly, terdapat 6 permasalahan utama sebagai dampak pandemi covid-19 ini yaitu: Harga bahan pokok meningkat, sementara jumlah barang cukup tersedia; Daya beli masyarakat menurun akibat banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan terutama yang bergerak di sektor ekonomi kecil/mikro; Distribusi barang dan jasa terganggu akibat kebijakan PSBB; Dikawatirkan kondisi ini akan memacu berkurangnya gairah masyarakat petani untuk melanjutkan usaha taninya; Semakin tingginya angka pengangguran dan Meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Olly menjelaskan bahwa pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota telah melaksanakan refocusing dan realokasi penggunaan APBD.

APBD Provinsi Sulut mengalokasikan anggaran sebesar Rp 171,5 miliar. Jika dijumlahkan kekuatan apbd provinsi dan kabupaten/kota se-sulut, ada kurang lebih Rp 521 miliar yang menjadi refocusing dan realokasi APBD tahun 2020 dalam penanganan covid-19 ini.

Baca Juga:  Gubernur Olly Minta Masyarakat Tak Beraktivitas di Radius 4,5 Km Dari Puncak Soputan

Selain itu, Olly menyebut adanya kerjasama antar pemerintah yaitu pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota bagi masyarakat yang terdampak covid-19 melalui 6 sumber bantuan sosial selama covid-19 ini yaitu: Kartu program keluarga harapan (PKH); Kartu Prakerja; Dana desa (30% dana desa); Bantuan sosial Kemensos Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan; Bantuan provinsi, paket bapok, kerjasama dengan tokoh agama dan Bantuan kabupaten/kota di Provinsi Sulut.

Olly juga memaparkan bahwa pandemi covid-19 ini memberikan pengaruh terhadap pencapaian target pembangunan makro yang telah ditetapkan, khususnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah sejak 2017 bergerak lebih lambat dari rencana RPJMD tahun 2019 mengalami kontraksi pada angka 5,66%.

Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global baik oleh perang dagang usa dan china ditambah dengan dampak pandemi covid -19.

“Berdasarkan kondisi ini dan kondisi aktual baik internal dan eksternal pertumbuhan ekonomi sulawesi utara tahun 2020 sampai 2021, diperkirakan masih akan mengalami kontraksi antara 3-2%,” kata Olly dalam materi webinar.

Baca Juga:  Gubernur Olly Ajak Dubes AS Saksikan Latihan Gabungan TNI AU dan US Air Force

Meskipun demikian, Olly optimis berdasarkan pembentukan struktur perekonomian di tahun 2019, kekuatan ekonomi Sulut yang bertumpu pada sektor pertanian dapat memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan struktur ekonomi daerah.

“Oleh karena itu, apabila semua kabupaten/kota terus mendorong sektor pertanian sehingga dapat tumbuh secara positif maka saya optimis Sulut tahun 2021 dapat bertumbuh positif diatas rata-rata nasional,” beber Olly.

Lebih jauh, Olly menyampaikan kebijakan strategis 2021 penekanannya pada sektor pertanian termasuk didalamnya bidang perikanan, sehingga program utama yang harus dilakukan adalah bagaimana mendorong lapangan usaha atau sektor pertanian tidak ditinggalkan.

“Untuk itu pemerintah akan mendukung dengan pemberian KUR (kredit usaha rakyat)/KUT (kredit usaha tani) untuk penyediaan permodalan, serta penyediaan benih dan pupuk yang cukup,” ujarnya.

Kemudian, dengan memperhatikan sektor unggulan parwisata, pemerintah bekerja sama dengan stakeholders pariwisata untuk mengiatkan kembali sektor pariwisata, meningkatkan mice (meeting, incentive, conference and, exhibition), serta percepatan pembangunan kek pariwisata likupang sebagai kawasan strategis pariwisata nasional & destinasi pariwisata super prioritas.
Disamping itu terus mendorong ekpor produk perkebunan dan perikanan, serta pengendalian distribusi barang dan jasa.

Baca Juga:  Kaki Kiri Mokodompit Dipangkas, Ini Permintaan Terakhir Korban

“Semua program dan kebijakan ini harus terintegrasi dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota, dengan terus meningkatkan kesinambungan pembangunan sektor pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sesuai potensi daerah masing-masing,” tutupnya.
(***/stvn)