Manado – Jika Pilkada jadi dilaksanakan pada Desember 2020 di Sulut maka Pemprov bersama 7 pemerintah kabupaten dan kota perlu menyiapkan anggaran tambahan untuk keselamatan petugas Pilkada di lapangan.
Menurut pengamat politik, Ferry Daud Liando, pembiayaan Pilkada telah tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di daerah yang menggelar Pilkada.
“Namun demikian terlalu sulit jika kesepakatan dalam dokumen itu tidak ditinjau kembali,” ujar Ferry Liando kepada wartawan Manadonews.co.id di Manado, Selasa (12/5/2020).
Pengalaman di berbagai negara, kondisi Covid-19 melalui 3 masa besar yakni masa kritis, masa akhir dan masa normal.
Jarak waktu antara masa akhir Covid-19 ke masa kondisi normal memerlukan waktu 6 bulan. Artinya, masa akhir belum tentu benar-benar aman bagi masyarakat.
“Kita masih trauma dengan tragedi yang dialami pejuang demokrasi pada Pemilu 2019. Sebanyak 94 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Berharap kejadian itu tidak terulang,” tandas Ferry Liando.
Jika tahapan terpaksa harus dimulai Juni atau Juli maka pemerintah daerah perlu memfasilitasi penambahan anggaran untuk melindungi para petugas, seperti pengadaan alat pelindung diri (APD) seperti Face Shield Visor, masker, sabun sanitizer dan sarung tangan yang hendak digunakan petugas.
“Di awal tahapan, petugas harus berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk melakukan pendataan pemilih dan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan,” tambah dia.
Contoh, Pemilu di Korea Selatan yang dilakukan belum lama ini, tidak hanya petugas yang dilindungi, masyarakat juga wajib patuh pada protokol kesehatan pemerintah. Namun konsekwensinya adalah penyesuaian anggaran.
“Namun, persoalannya tidak semua daerah sanggup memenuhi kebutuhan itu sebab terkonsentrasi menghadapi Covid-19 yang juga membutuhkan banyak anggaran,” jelas Ferry Liando.
Meski demikian, menurut Ferry Liando, semua pihak harus mendukung sikap pemerintah menetapkan pemungutan suara pada Desember 2020.
“Artinya ada optimisme bahwa Covid-19 akan berakhir dalam waktu dekat,” terang Liando.
Pemerintah tentu punya perhitungan dan kajian yang tidak banyak diketahui publik. Namun demikan keputusan itu harus mengedepankan keselamatan dan kepentingan kemanusiaan.
“Ciri demokrasi adalah kompetisi, namun kompetisi jangan sampai mengabaikan aspek kemanusiaan,” pungkas akademisi Unsrat ini.
(YerryPalohoon)
