Calon Bagi-bagi Uang ‘Beli’ Suara tidak Berintegritas, Berpotensi Besar Lakukan Korupsi jika Memimpin

Aksi bagi uang salah-satu kepala daerah yang juga bakal calon Pilkada di samping taman SBY Minut pintu menuju tol Manado-Bitung beberapa waktu lalu


Manado – Pilkada serentak 9 Desember 2020 diharapkan tidak hanya sukses penyelenggaraan namun lebih dari itu Pilkada harus menghasilkan pemimpin baik, bertanggung-jawab dan berintegritas.

Namun, money politics atau politik uang masih menjadi momok nomor satu perusak demokrasi di Indonesia.

Pemerhati masyarakat, Ventje Bilusajang, mengingatkan kepada bakal calon kontestan Pilkada di Provinsi Sulawesi Utara tidak menggunakan ‘cara-cara kotor’ untuk mempengaruhi masyarakat sebagai pemilih.

“Contoh, politik uang yang dilakukan salah-satu bakal calon Pilkada sangat tidak beretika dan tidak bermartabat,” jelas Ventje Bilusajang kepada wartawan Manadonews.co.id, Rabu (17/6/2020) sore.

Ventje Bilusajang meyakini motif pemberian uang langsung dari bakal calon Pilkada kepada masyarakat meskipun dengan embel-embel kegiatan sosial termasuk di masa pandemi Covid-19 sangat jelas bermotif ‘beli’ suara.

“Kita semua tahu motif pemberian uang menjelang Pilkada jelas sekali untuk membeli suara. Kalau benar pemberian itu tulus, kenapa tidak diberikan bukan pada momentum Pilkada? tanya Bilusajang.

Sehingga, dengan tegas Bilusajang mengajak kepada masyarakat tidak memilih bakal calon yang secara terang-terangan membagikan uang di jalan umum, lorong-lorong, bahkan hingga ke desa-desa.

Baca Juga:  Minahasa Pertama di Sulut Gunakan Aplikasi SAKIP

“Bukan rahasia lagi, ada oknum bakal calon yang membagikan uang secara massif kepada masyarakat secara langsung atau melalui tim sukses. Jika hanya karena uang kita memilih yang bersangkutan, coba hitung pemberian 200 ribu misalnya, dibagi 5 tahun alias 1.825 hari, hasilnya hanya sekian pera (nominal rupiah terkecil menurut orang Manado). Artinya, suara kita hanya dihargai sekian pera per hari,” tukas dia.

Jurnalis senior ini juga menambahkan, bakal calon yang menggunakan politik uang sebagai senjata memenangkan Pilkada, berpotensi besar melakukan korupsi dan tidak melakukan pembangunan di daerah yang dia pimpin.

“Sudah banyak bukti di daerah lain, banyak kepala daerah terjerat hukum ditangkap KPK atau Kejaksaan karena korupsi anggaran pembangunan, itu diawali dengan politik uang saat Pilkada. Sehingga, tidak ada kata lain bagi masyarakat untuk satukan tekad, lawan politik uang!” pungkas Bilusajang.

(YerryPalohoon)