Legislatif Bolsel Gelar Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2019

BOLSEL,Manadonews.co.id-.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar rapat paripurna dalam rangka tahapan ranperda tentang pertangungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019.

Rapat paripurna dipimpin ketua DPRD, Arifin Olii dan dihadiri 11 anggota ini berlangsung di gedung DPRD dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19, Selasa (16/6/2020).

Pada kesempatan tersebut, ketua DPRD menyampaikan terima kasih pemerintah Daerah yang telah melaporkan laporan pertanggungjawaban kepala Daerah tahun 2019.

“Sehubungan dengan laporan pemda Bolsel maka DPRD telah menindaklanjuti dengan menggelar rapat bersama pemda,” ucap Arifin.

Sementara itu, Ketua komisi II Zulkarnain Kamaru, S.Ag memberikan apresiasi pada pemda yang kembali menerima opini penghargaan WTP ke 6.

“Tentu hasil ini merupakan hasil kerja keras dan kolektif seluruh jajaran pemda bolsel yang telah mengaudit hasil dari BPK,” terang ZK sapaan akrab.

Tak itu saja, Sumitro Moha menjelaskan penyampaian pertanggungjawaban kapala daerah tentang pada rmperda APBD tahun 2019 mengacu pada pemerintah daerah nomor 58 tahun 2005 dan Pemerdagri nomor 19 tahun 2006.

Baca Juga:  Tingkatkan Jumlah Wisatawan Mancanegara, Disbudpar KK Gelar FGD

Kami ucapkan terima kasih pada Bupati dan Wakil Bupati serta OPD telah berkerja maksimal hingga Kabupaten Bolsel kembali meraih penghargaan WTP ke 6 kali secara berturut-turut.

Di tempat yang sama, Bupati Iskandar Kamaru, S.Pt dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap pandangan, pendapat, saran dan masukan yang kontruktif oleh fraksi-fraksi di DPR.

“Hal tersebut akan kami catat sebagai bagian penting dalam peningkatan terlaksananya Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Bolsel,” kata Iskandar.

Dijelaskan proses pembahasan antara badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah Daerah, terdapat beberapa saran, masukan dan koreksi yang telah kami rekam sebagai refleksi pencapaian program kegiatan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

“Hal ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pemda dalam proses pengelolaan keuangan Daerah, mulai dari penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada tahun-tahun yang akan datang,” pungkasnya.
(Adve)