Di Kira Menghindar, Olly Dondokambey: Siapa Takut Pilkada 2020!

Manado – Pernyataan menarik disampaikan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, pada acara talkshow Satu Meja The Forum ‘Pilkada di Tengah Korona’ lewat siaran langsung Kompas TV, Rabu (17/6/2020) malam.

Di acara yang juga menampilkan pejabat Kemendagri tersebut, Olly Dondokambey secara pribadi menyatakan lebih baik Pilkada serentak digelar 2021.

“Secara pribadi menurut saya baiknya tahun depan (2021) setelah periode kepemimpinan berakhir. Tapi, sudah diputuskan 9 Desember 2020 harus diikuti,” jelas Olly Dondokambey pada konferensi pers usai rapat paripurna Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 di gedung DPRD Sulut, Kamis (18/6/2020).

Melalui jawaban tersebut, Olly Dondokambey meluruskan isu negatif yang berkembang di masyarakat perihal keinginan penundaan Pilkada dengan maksud tertentu.

“Siapa takut Pilkada 2020!” Tegas Olly Dondokambey.

Sebelumnya, Olly Dondokambey memaparkan beberapa hal yang menjadi konsekuensi bagi petahana di Pilkada 9 Desember 2020 baik dari sisi menjalankan tanggungjawab sebagai kepala daerah maupun sebagai kontestan pada Pilkada itu sendiri.

Pemerintah pusat telah memutuskan bahwa  pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 bergeser dari 23 September 2020 ke 9 Desember 2020, karena pandemi Covid-19.

Baca Juga:  Budaya Literasi Pintu Bangun Peradaban

Keputusan tersebut berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2020.

Gubernur Olly Dondokambey menyatakan siap mematuhi keputusan pemerintah pusat untuk menggelar Pilkada Serentak pada 270 daerah di seluruh Indonesia, termasuk Sulut setelah pemerintah menetapkan fase pandemi Covid-19 memasuki masa Kenormalan Baru.

“Saya kira apa yang disampaikan oleh pak Dirjen (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri) tadi, memang tidak ada permasalahan kalau kita menyelenggarakan (Pilkada), sejauh kita melaksanakan protokol Covid-19. Tapi dampak dari hal-hal ini yang harus kita sepakati, karena kita bisa melihat pengalaman Pilkada-Pilkada yang lalu. Banyak hal dari sisi hukum ini yang menjadi persoalan,” kata Olly Dondokambey saat mengikuti acara talkshow Satu Meja The Forum ‘Pilkada di Tengah Korona’ lewat siaran langsung Kompas TV, Rabu (17/6/2020).

Olly Dondokambey minta KPU dan Bawaslu dapat menjamin pergeseran waktu pelaksanaan Pilkada dari 23 September 2020 ke 9 Desember 2020, tidak menghalangi kewajiban para petahana, termasuk dirinya dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah dalam mempercepat penanganan Covid-19.

“Nah ini yang harus kita lihat, jangan orang sudah ikut Pilkada, tiba-tiba ada kepentingan macam-macam, tiba-tiba dirugikan, ini yang harus dilihat, supaya demokrasi kita bisa berjalan dengan baik. Kalau sekedar penyelenggaraan, saya kira tidak ada masalah, karena saya juga melihat industri di Sulut semua berjalan dengan baik pada saat mereka melakukan protokol Covid-19, tidak ada PHK. Semua berjalan, tidak ada yang terjangkit tapi kan itu sederhana,” ungkap Olly Dondokambey.

Baca Juga:  Hari Ini Olly Hadiri Peresmian Patung Bung Karno di Blitar

“Yang paling menjadi persoalan, dampak dari situasi kondisi seperti ini, terus petahana harus melakukan kegiatan-kegiatan lain. Apakah Panwas sama Bawaslu sama KPU mau menerima memberikan masukan yang betul-betul terbuka, tidak ada keberpihakan kiri dan kanan, dan Kementerian Dalam Negeri mau mengambil sikap yang sesuai dengan aturan yang ada. Ini harus dibicarakan jauh-jauh, yah kalau sudah gitu kita jalani, daerah kan tinggal mengikuti apa kepentingan dari Jakarta, kita lihat aja sampai di mana penyelenggaraannya ini berjalan,” tambah Dondokambey.

Kendati demikian, Olly Dondokambey mengaku lebih memilih pelaksanaan Pilkada Serentak pada 2021 setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur Sulut di periode pertama.

“Kalau pribadi saya lebih baik setelah habis masa jabatan, kalau Covid-19 masih berkepanjangan. Karena kita tidak mungkin berhenti melakukan kegiatan membangun ekonomi masyarakat dan memberikan bantuan sosial, tidak mungkin kita tidak melakukan hal-hal seperti ini,” tandas Dondokambey.

Menurut Olly Dondokambey, pelaksanaan Pilkada pada tahun depan untuk mencegah munculnya anggapan bahwa petahana memanfaatkan APBD untuk kepentingan Pilkada, walaupun itu sebenarnya murni dilakukan untuk kesejahteraan warga di tengah pandemi Covid-19.

Baca Juga:  DPC ISKA Bolmong Ucapkan Selamat Buat Adry Manengkey

“Saya kira, kalau bagi saya, kalau petahana lebih bagus 2021, karena supaya ini dampaknya bisa bermasalah, karena kami sebagai petahana dianjurkan melakukan kegiatan sosial untuk melakukan bansos dan kegiatan ekonomi. Kalau kita salah melangkah, nanti dianggap petahana memanfaatkan APBD, nah itu kan masalah, bisa gugur kita dalam perjalanan Pilkada nanti. Jadi lebih bebas kalau ada situasi Covid-19 seperti ini, petahana sudah bebas semua, baru penyelenggaraan agar supaya betul-betul tidak ada masalah di kemudian, karena hal-hal ini beda-beda tipis saja ini memanfaatkan bansos, dan segala macam ini bagi petahana kalau salah terjemahkan,” pungkas Dondokambey

(YerryPalohoon)