Wakili 5.000 Karyawan Mantos, Meike Runtu Ucapkan Terima Kasih kepada Gubernur Olly Dondokambey

Manado – Meike Runtu, perwakilan 5.000 karyawan Manado Town Square (Mantos), menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Olly Dondokambey yang telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 (AKB M2PA Covid-19) di Sulut pada Selasa, 23 Juni 2020.

Ucapan terima kasih Meike Runtu disampaikan kepada Gubernur Olly Dondokambey ketika berkunjung ke mall terbesar di Kota Manado ini, Kamis (25/6/2020) pagi, dalam rangka mengecek persiapan manajemen dan karyawan mall menyambut era New Normal.

“Kami pekerja mall mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang sangat peduli dengan nasib pekerja mall sehingga bisa bekerja dan menghidupi keluarga kami di era New Normal,” tutur Meike Runtu.

Meike Runtu berharap, dia dan seluruh karyawan mall di Kota Manado bisa segera bekerja sambil memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 melaksanakan Physical Distancing.

“Tentunya manajemen mall punya aturan soal protokol kesehatan wajib dipatuhi pengusaha, pekerja dan pengunjung. Kami siap jalankan asalkan bisa bekerja, apalagi saya punya beban menghidupi tiga orang anak dan bayar kost,” tandas ibu tiga orang anak ini.

Gubernur Olly Dondokambey didampingi Wakil Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw, Wakil Ketua Wenny Lumentut dan Forkopimda lengkap, mengajak kepada seluruh pengusaha, pekerja dan masyarakat untuk siap menyambut era New Normal.

Baca Juga:  Instruksi Kapolda: Sulut Siaga Satu, Masyarakat Jangan Takut

“Termasuk pengusaha, pekerja dan pengunjung mall harus siap sambut New Normal. Aktivitas akan berjalan seperti biasa sambil memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, melaksanakan Physical Distancing yakni rajin cuci tangan, jaga jarak, pakai masker dan biasakan hidup bersih,” tandas Olly Dondokambey sambil menambahkan peresmian pembukaan mall dan pusat perbelanjaan pihak Pemprov Sulut akan berkoordinasi dengan Pemkot Manado.

Diketahui, pihak Mantos menyiapkan tempat cuci tangan lengkap dengan hand sanitizer, alat pengering dan alat pengukur suhu tubuh digital. Pengusaha, karyawan dan masyarakat yang masuk kawasan Mantos juga wajib menggunakan masker dan jaga jarak.

Sebelumnya, Gubernur Olly Dondokambey mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 (AKB M2PA Covid-19) di Sulut pada Selasa, 23 Juni 2020.

“Bahwa untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara perlu dilakukan upaya di berbagai aspek kehidupan,” kata Olly Dondokambey menjelaskan pertimbangan pertama dikeluarkannya Pergub AKB M2PA Covid-19.

Menurut Olly, Pergub ini didasari juga pertimbangan lainnya yaitu Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.

Baca Juga:  Gelar Hearing, Dekab Minut Minta PT Waskita Sikapi Aspirasi Warga

“Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara,” urai Dondokambey.

Diketahui, sejumlah hal penting telah diatur dalam Pergub tersebut, diantaranya pada Pasal 3 tentang tujuan dikeluarkannya Pergub AKB M2PA Covid-19.

“Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman Covid-19 dan mensinergikan keberlangsungan perekonomian masyarakat dan kebijakan pelaksanaan pembangunan,” ungkap Olly Dondokambey.

Kunci keberhasilan pelaksanaan Pergub AKB M2PA Covid-19 adalah kedisiplinan masyarakat Sulut melakukan protokol kesehatan di era new normal seperti physical distancing, pakai masker, cuci tangan dengan sabun dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Sebagai informasi, Pergub AKB M2PA Covid-19 mengatur pelaksanaan aktivitas di luar rumah, aktivitas di tempat dan fasilitas umum baik pasar, pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya, hotel/penginapan/homestay/asrama dan sejenisnya, rumah makan/restoran dan sejenisnya, sarana dan kegiatan olahraga, penyelenggaraan kegiatan event pertandingan keolahragaan, pusat pelatihan olahraga.

Kemudian moda transportasi, terminal/pelabuhan/bandar udara, lokasi daya tarik wisata, jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya, jasa ekonomi kreatif, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, penyelenggaraan event/pertemuan dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Baca Juga:  Pemkab Bakal Miliki Gedung Serbaguna

Kendati aktivitas sehari-hari dapat dilakukan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan, Pergub AKB M2PA Covid-19 telah mengantisipasi penanganan bila ditemukannya kasus Covid-19 di tempat dan fasilitas umum.

Penanganan itu diatur dalam Pasal 22 yang menerangkan bahwa pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab yang menemukan adanya kasus Covid-19 di tempat dan fasilitas umum, wajib membantu dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, melakukan identifikasi pekerja, pengunjung atau orang lain yang sempat kontak erat dengan orang terkonfirmasi dengan cara melakukan observasi, investigasi dan penyampaian pengumuman resmi kepada masyarakat.

Selain itu, penanganan lainnya dilakukan melalui pemeriksaan Rapid Test (RT) atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Covid-19 sesuai petunjuk dan arahan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan rapid test atau RT-PCR pada pekerja, pengunjung atau orang lain yang teridentifikasi kontak erat hingga melokalisir dan menutup area terkontaminasi.

Lebih jauh, terkait kabupaten dan kota yang dapat melaksanakan Pergub AKB-M2PA Covid-19 harus sesuai rekomendasi Gugus Tugas Provinsi.

Adapun setiap pelaku pelanggaran terhadap Pergub AKB-M2PA Covid-19 akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(YerryPalohoon)