Kasdam XIII/Merdeka Hadiri Rakor Kesiapan Pilkada Serentak 2020 dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 Yang Dipimpin Mendagri dan Gubernur Sulut

MANADO,MANADONEWS.co.id-Dalam rangka mendukung kelancaran tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020,Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) XIII/Merdeka Brigjen TNI Wirana Prasetya Budi menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pilkada serentak tahun 2020 dan Pengarahan kepada Gugus Tugas Covid-19, Kamis (16/7/2020) di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut.

Adapun rapat Koordinasi ini dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan diikuti oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut antara lain Kajati Sulut, Kapolda Sulut, Danlantamal VIII Manado, Ketua KPUD dan Bawaslu Sulut, para Bupati/Wali Kota dengan agenda membahas tentang penerapan protokol kesehatan dan kesiapan pengamanan Pilkada serentak di tengah wabah Covid-19.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya antara lain mengatakan bahwa hingga saat ini, masyarakat Sulut masih dalam keadaan aman dan petani masih menjalankan kegiatannya, hal itu antara lain di tandai dengan produksi dan harga kopra sudah kembali normal sekitar Rp7.400.

Sementara itu kata Gubernur, soal kesiapan Pilkada serentak 2020, seluruh Kabupaten dan Kota telah siap dalam menyelenggarakan Pilkada dan telah menandatangani NPHD dengan Pemerintah.

Gubernur menjelaskan, pencairan NPHD untuk KPU Provinsi telah mencapai 42 persen dan akan dilakukan secara bertahap, karena kondisi keuangan kas daerah per 12 Juli 2020 sekitar 240 Miliar dan apabila Dana Pilkada diberikan seluruhnya maka tidak ada cadangan di kas daerah. Selain itu, pemasukan daerah melalui pajak daerah juga sempat tersendat.

Baca Juga:  Cegah Covid-19, Polres Minsel Siapkan Bilik Disinfektan

“Soal kesiapan keamanan, Pemprov bersama unsur TNI dan Polri akan terus bersinergi, terkait tambahan anggaran keamanan belum dapat ditambahkan karena kondisi keuangan yang telah disebutkan.”ujar nya sambil mengharapkan agar Mendagri melaporkan kepada Presiden untuk membedakan antara daerah yang ada Pilkada dengan daerah yang tidak ada, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam Pandemi Covid-19.

Gubernur Olly menambahkan, disisi lain, sinergi Pemda dengan TNI, Polda, Tokoh Masyarakat, FKUB dan Tokoh Masyarakat dapat berjalan dengan baik, sehingga isu-isu terkait permasalahan di Sulut dapat ditangani dengan baik.

Dalam kesempatan itu kepada Mandagri Gubernur Sulut Olly Dondokambey melaporkan beberapa hal terkait penanganan Covid-19 yakni;

  • Pemprov mengajukan alokasi anggaran sekitar 190 Milyar yang dibagi kedalam 3 sektor. Sektor kesehatan 96 M, yang dialokasikan untuk membangun 4 rumah singgah.

-Sektor dampak ekonomi sekitar 15 M, salah satu upaya yang dilakukan dengan membeli produk UMKM sekitar 3,5 M untuk membantu perekonomian masyarakat. Sektok Jaring pengaman sosial sekitar 80 M, yang dibagikan dalam bentuk bantuan ke 270 KK yang ada di Sulut.

Baca Juga:  Diserahkan Ketua DPD TMP Sulut, Pemuda Peduli Pencegahan Covid-19 Terima Bantuan Kemenpora

-Pendataan 270 KK tersebut disinergikan dengan tokoh agama di daerah, tokoh tersebut memberikan nama warga yang memerlukan kemudian dicocokan dengan data pemerintah, sehingga tepat sasaran.

-Pembangunan rumah singgah dilakukan sebagai tempat isolasi untuk mencegah penyebaran Covid-19, diantaranya di Pusat Penanganan Krisis Mapanget, Gedung Diklat BPSDM, Gedung Kitawaya Kairagi, dan Balai Pelatihan Kesehatan di Malalayang. Gedung Kitayawana ini juga telah diajukan untuk RS Penanganan Covid-19 yang mampu menampung 500 orang. Apabila penanganan tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka bulan depan diharapkan dapat membuka kembali kedatangan WNA untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.

Sementara itu Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya pada kesempatan itu menegaskan beberapa point penting, yakni;

a)Dari seluruh provinsi, hanya ada 2 provinsi yang tidak melaksanakan Pilkada, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Aceh. Pelaksanaan Pilkada pada tahun 2020 merupakan amanat dari undang-undang Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 dan tahun 2016. Dalam UU tersebut jelas disebutkan bahwa Pilkada dilaksanakan pada bulan September tahun 2020 dan dimulai bulan September 2019 sudah dimulai tahapan-tahapan. Dalam tahapan tersebut ada 15 tahapan, dimana sempat tertunda pada Maret 2020.

Baca Juga:  Patroli Polsek Likupang Bubarkan Warga yang Kumpul-kumpul

b) Penundaan Pilkada disebabkan pada tahapan ke-6 sudah mulai ada kegiatan yang berpotensi terjadinya kerumunan massa dan kerumunan sosial, yaitu pelantikan panitia ad hoc mulai tingkat bawah PPS sampai dengan kecamatan. Berdasarkan hasil rapat dengan pihak terkait yaitu Komisi II DPR RI, pemerintah dan Peyelenggara Pemilu, KPU Bawaslu, dan DKPP pada 30 Maret 2020, bahwa terdapat tiga opsi untuk penundaan Pilkada, yaitu 9 Desember 2020, 17 Maret 2021, dan 29 September 2021. Pada akhirnya, pelaksanaan Pilkada diputuskan pada 9 Desember 2020.

c) Penjelasan tentang Tatanan kehidupan baru , tetap produktif dan kreatif di segala bidang kehidupan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada agar terhindar dari Covid 19.

d) Penyebaran Covid 19 di dunia dan Indonesia serta dampak yang ditimbulkannya baik di pusat maupun di daerah sbb :
1)Berkurangnya pendapatan transfer Pusat ke daerah
2)Berkurangnya PAD

“Saya mengajak seluruh komponen pemerintah dan masyarakat di Sulut mendukung penuh dan menjadikan Pilkada serentak 9 Desember 2020 ini sebagai gerakan bersama melawan wabah Covid 19.”tandas Mendagri sambil menegaskan bahwa pemerintah fokus pada penanganan Pandemi Covid 19 dan bertekad mensukseskan Pemilukada serentak dengan melibatkan semua unsur dan komponen bangsa.(Regina.TS)

Pilgub 9 Desember 2020


Siapakah Gubernur Pilihan Anda?
58 votes

This will close in 10 seconds