Sekprov Edwin Silangen Berpeluang Pjs Gubernur Sulut, Aturannya Begini..

Manado – Sesuai aturan petahana yang akan maju pada Pilkada 2020 harus cuti selama masa kampanye, yakni selama 71 hari.

Masa kampanye sesuai tahapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni 26 September hingga 5 Desember 2020.

Pada saat pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana maju kembali dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), ada kewajiban untuk cuti sepanjang masa kampanye.

Sesuai Peraturan Mendagri (Permendagri) 74/2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, istilah Pjs (Pejabat Sementara).

Menarik menunggu siapa yang akan ditunjuk Presiden melalui Mendagri sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) pengganti sementara Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw.

Diketahui, Olly Dondokambey dan Steven Kandouw adalah pasangan petahana yang kembali dijagokan PDI Perjuangan diusung pada Pilkada Sulut 9 Desember 2020 mendatang.

Edwin Silangen, tidak lain adalah Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut dinilai banyak pihak berpeluang ditugaskan Presiden sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulut.

Baca Juga:  Olly Dondokambey: Program Mensejahterakan Rakyat Bukan Pencitraan

Pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Manuel Tumbelaka, menjelaskan bahwa sesuai aturan seorang Sekretaris Daerah Provinsi (pejabat eselon 1b) bisa diangkat sebagai Penjabat Gubernur.

“Setahu saya, hanya Sekda provinsi pejabat pemerintahan di daerah memenuhi syarat diangkat menjadi penjabat gubernur, untuk Sulut nanti pejabat sementara (Pjs),” jelas Taufik Tumbelaka kepada wartawan Manadonews.co.id di Manado, Rabu (26/8/2020).

Sekdaprov Sulut, Edwin Silangen, dimintai tanggapan wartawan kebetulan bertemu di lobi Kantor Gubernur, Rabu (26/8/2020) sore, tidak mau menjawab lebih.

“Itu mengandai-andai, bukan domain saya (menjawab). Sekarang saya adalah sekretaris provinsi,” tutur Edwin Silangen sambil tersenyum.

Sementara, Gubernur Olly Dondokambey yang pernah dimintai pendapat soal Pjs. Gubernur Sulut, juga tidak mau berspekulasi.

“Kalau soal pejabat Gubernur ada regulasi yang mengatur,” singkat Olly Dondokambey beberapa waktu lalu.

Diketahui, aturan mengenai pengangkatan Penjabat Gubernur dapat ditemukan dalam Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada yang menyebutkan:

Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:  Gubernur Olly Serahkan Bantuan ke Jemaat GMIM Imanuel Aertembaga Bitung

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) menjelaskan bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:

jabatan pimpinan tinggi utama;

jabatan pimpinan tinggi madya; dan

jabatan pimpinan tinggi pratama.

Yang dimaksud dengan jabatan pimpinan tinggi madya meliputi: sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), dan jabatan lain yang setara. (YerryPalohoon)

Pilgub 9 Desember 2020


Siapakah Gubernur Pilihan Anda?
3510 votes

This will close in 10 seconds