Penting Sekali untuk Diketahui! Bahkan Paslon Petahana bisa Kena Sanksi Pembatalan cuma Gara-gara Pelanggaran Begini

Manado – Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda, mengungkapkan beberapa hal tentang regulasi terkait pengaturan kampanye yang disesuaikan dengan kondisi penyebaran Covid-19 dan pengaturan terkait dana kampanye.

Menurut Herwyn Malonda, media sosial (Medsos) akan jadi sarana kampanye.

“Akibat pandemi Covid-19 maka pelaksanaan kampanye akan lebih memanfaatkan sarana Medsos,” jelas Herwyn Malonda saat menghadiri kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka Penyuluhan Produk Hukum Pilgub dan Wagub Tahun 2020 Swissbell Hotel Manado, Selasa (1/9/2020).

Selanjutnya, terkait kejelasan bahan kampanye yang harus dikoversikan harganya sesuai ketentuan yang berlaku, lanjut Malonda, masih mengikuti regulasi Pilkada 2018 sambil menunggu regulasi PKPU.

“Penyebaran bahan kampanye harus sesuai jadwal dan tempat penyebaran. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan tata kelola letak di kabupaten dan kota, terlebih memperhatikan keadaan dampak lingkungan hidup,” tukas Malonda.

Apabila ada bahan atau APK yang menggunakan plastik agar diperhatikan oleh KPU dan peserta bakal Paslon di Pilkada.
Kampanye yang melibatkan massa harus memperhatikan regulasi berdasarkan protokol kesehatan Covid-19.

Baca Juga:  Binol : Kamis Ini Bolmong Miliki Sekda Baru

“Walaupun kampanye diupayakan secara media daring oleh penyelenggara Pemilu, namun tidak menutup kemungkinan KPU harus sigap dalam penanggulangan Covid-19 apabila proses kampanye seperti tatap muka maupun dialog dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan massa,” tutur Malonda.

Laporan dana kampanye untuk bakal calon peserta Pilkada terkait dengan laporan awal, LPPDK dan laporan akhir dana kampanye agar disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.

Juga diingatkan soal pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi pidana selama masa kampanye dan usai masa kampanye.

“Penyelenggara Pemilu baik Bawaslu dan KPU memastikan kepada setiap Paslon memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam masa kampanye. Begitu juga keadilan dan kepastian hukum terhadap setiap pelanggaran prosedur dan tahapan kampanye,” tandas Malonda.

Terakhir, Ketua Bawaslu Sulut ini mengimbau kepada petahana sebagai pemerintah tidak mencantumkan identitasnya baik dalam program daerah ataupun kegiatan-kegiatan yang dapat menguntungkan dan merugikan pasangan calon yang lain.

“Jika melanggar akan diberikan sanksi pembatalan sebagai Paslon,” pungkas Herwyn Malonda. (YerryPalohoon)

Baca Juga:  Gubernur Olly Tatap Muka Dengan Seluruh Elemen Masyarakat Sangihe

Pilgub 9 Desember 2020


Siapakah Gubernur Pilihan Anda?
6363 votes

This will close in 10 seconds