JAKARTA,Manadonews.co.id- Komisi V DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Mitra Kerja Komisi V dalam hal ini Sekjen, Irjen, Kepala Badan Pengembangan SDM dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR), Selasa (8/09/2020) tadi.
Dalam penyampaiannya, Anggota Komisi V DPR RI, Hi. Herson Mayulu, SIP menyoroti 3 hal.
Pertama soal permainan tender oknum-oknum yang ada di Balai pelaksana KemenPUPR yang ada di 34 daerah.
“Meski kepala Balainya baru, tapi kalau stafnya tidak diganti itu sama saja, mereka inilah pemain pemain disana ini perlu diperhatikan oleh ibu sekjen,” terang Kapoksi Fraksi PDIP di Komisi V itu.
Menurut Herson, ini karena ada begitu banyak karyawan disana yang sudah puluhan tahun tugas namun tidak pernah di ganti.
“Nah, mereka inilah yang jadi pemain kelas kakap, mengatur ngatur tender didaerah, bahkan mereka yang membuat penawaran dari perusahaan-perusahaan yang ikut tender,” beber mantan Bupati 2 periode itu.
Herson meminta, kiranya Menteri PUPR atau Dirjen bisa merolling atau mengganti ASN yang sudah terlalu lama bertugas di suatu daerah.
“Mereka kan PNS, tempatkan diseluruh wilayah nusantra, contoh misalnya yang sudah puluhan tahun di Manado bisa pindah ke Aceh, ini bahkan ada yang sampai pensiun disana, nanti nama namanya saya kasih langsung ke pak Menteri,” ujar Herson.
Selanjutnya, Herson menyoroti pengawasan Dirjen yang ada di KemenPUPR, dalam proses lelang tender di daerah, yang dinilai sarat permainan.
“Perencanaan yang baik itu, jika dari awal sudah melibatkan pengawasan, anehnya di daerah saya Sulut, bukan cuma 30 persen yang dibuang anggarannya namun sampe 42 persen dan itu dimenangkan,” terang H2M.
Sesuai informasi yang ia terima, bahkan ada penawar urutan ketujuh jadi pemenang tender mengalahkan urutan diatasnya.
“Mau kerja apa dia, karena itu saya menyarankan, dari dirjen ada standar, bayangkan kalau penawarannya sampai dibawah 42 persen kemudian di subkon lagi ke pihak ketiga, maka jangan heran pekerjaannya amburadul,” singgungnya.
Yang terakhir ia menyoroti PPIB, sebagai pusat dari perencnaannya dari KemenPUPR, ia berharap PPID mampu membuat perencanaan secara nasional yang tidak terfokus hanya pada 5 atau 10 KSPM.
“Didaerah saya potensinya sangat banyak, tapi infrastrukturnya masih sangat minim, begitu pun dengan Kabupaten saya Bolsel, dimana jalan nasionalnya hanya 4 meter lebarnya, alasan tidak boleh diperlebar karena hutan lindung, harusnya ini menjadi PRnya para Dirjen yang ada di KemenPUPR, untuk bagaimana mengkoordinasikan dengan kementerian lain agar jalan itu bisa diperlebar, jangan kita mengharapkan ekonomi tumbuh jika akses transportasinya saja, masih seperti ini,” ujar Herson.
(Bobby)
