Taufik Tumbelaka Usul KPU dan Bawaslu Diskualifikasi Paslon Langgar Protokol Kesehatan

Manado – Menteri Dalam Negerii (Mendagri), Tito Karnavian, menegur 69 kepala daerah petahana karena dinilai tidak mematuhi protokol kesehatan saat menjalani tahapan Pilkada 2020, 5 diantaranya asal Sulawesi Utara.

Kepala daerah yang mendapat terguran karena melanggar protokol kesehatan pada saat tahapan Pilkada terdiri dari 1 gubernur, 35 Bupati dan 4 Walikota. Kemudian 25 Wakil Bupati dan 4 Wakil Walikota.

Teguran ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19).

Terkait adanya 5 kepala daerah / wakil kepala daerah di Sulut yang mendapat terguran dari Mendagri, Tito Karnavian, pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Manuek Tumbelaka, menyatakan ikut prihatin.

“Seharusnya kita semua sadar bahwa masalah Covid-19 sangat penting dan menyita banyak sekali bukan hanya pikiran dan emosi tapi juga dana yang tersedot untuk penanggulangan,” jelas Taufik Tumbelaka kepada wartawan di Manado, Jumat (11/9/2020).

Selain itu, lanjut Tumbelaka, dampak sosial ekonomi yang sangat terasa melanda semua pihak. Perlu kesadaran bersama dari semua pihak terutama para elit politik dan pejabat.

Baca Juga:  Galeri Timnas U-19 Siapkan Cara Berbeda Untuk Lawan Vietnam

“Teguran dari Mendagri itu sangat serius. Ini bukan hanya menyangkut masalah politik dalam hal ini tahapan Pilkada, tapi masalah keselamatan manusia,” tukas mantan aktivis mahasiswa UGM ini.

Taufik Tumbelaka juga berharap, penyelenggara Pemilu bersikap agar ke depan ada kejelasan dan ketegasan khususnya terhadap para bakal calon yang ikut Pilkada.

” Jangan lupa, terkait penyelenggaraan Pemilu kepala daerah pada 9 Desember 2020 nanti, tidak sedikit pihak kurang setuju dikarenakan masalah Covid-19. Dana APBD dan APBN yang tersedot sangat banyak,” tutur Taufik Tumbelaka.

Kondisi ini, lanjut Tumbelaka, sangat menyulitkan penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu karena harus memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Jangan nanti ada kesan di mata masyarakat penyelenggara Pilkada hanya membiarkan. KPU dan Bawaslu harus jelas dalam bersikap agar ke depan tidak terjadi kembali,” kata Tumbelaka.

Taufik Tumbelaka memberikan usulan kepada penyelenggara Pemilu untuk bertindak tegas kepada pasangan calon yang melanggar protab pencegahan Covid-19.

“Penyelenggara Pemilu sebaiknya panggil resmi bakal calon yang mendapat teguran Mendagri kemudian diberikan peringatan. Pilihannya, Pilkada serentak 9 Desember 2020 tetap dilaksanakan atau ditunda. Jika tidak ingin ditunda maka harus tegas. Misalkan, bakal kandidat yang berkali-kali melanggar peringatan, didiskualifikasi saja,” tegas Tumbelaka.

Baca Juga:  Rapat Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi se-Indonesia Bahas Finalisasi Editing Internal Video

Sikap tegas KPU dan Bawaslu akan mendorong semua pasangan calon untuk patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Jika tidak, maka akan terjadi ledakan Covid-19 dan Pemilukada bisa batal hanya gara-gara kesalahan segelintir pasangan calon. Ibarat, nila setitik rusak susu sebelanga,” pungkas Taufik Tumbelaka.

Diketahui, 5 kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sulut yang masuk daftar teguran Mendagri, antara lain:

  1. Bupati Minahasa Selatan
  2. Wakil Bupati Minahasa Selatan
  3. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan
  4. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur
  5. Wakil Walikota Bitung.

(***/YerryPalohoon)

Pilgub 9 Desember 2020


Siapakah Gubernur Pilihan Anda?
5921 votes

This will close in 10 seconds