Plt Ketum Dilaporkan ke KPK, Ini Jawaban Pengurus DPP PPP dan Tanggapan Pakar Politik

Manado – Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, menyebut pelaporan Plt Ketum PPP yang juga Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa ke KPK oleh politisi “kutu loncat” Nizar Dahlan, perlu mendapatkan perhatian khusus dari para pengurus DPP PPP.

Sebab, menurut Ujang Komarudin, laporan terkait gratifikasi ini dinilai akan berpotensi mengganggu stabilitas internal partai berlambang gambar ka’bah jelang berlangsungnya Muktamar pada Desember 2020 mendatang.

“Sepanjang tidak mengganggu stabilitas partai, sebenarnya sah-sah saja, namun jika ingin merusak partai maka perlu ada perhatian khusus. Terlebih kemunculannya jelang Muktamar. Hal ini bukan hanya akan mengganggu stabilitas internal. Tetapi, juga bisa merusak citra partai. PPP akan dipandang negatif di mata publik jika ada kadernya berurusan dengan hukum dan diumbar di publik,” ujar Ujang Komarudin di Jakarta, 9 November 2020 lalu.

Sementara itu, Sekjen PPP Arsul Sani, menilai sosok Nizar Dahlan sebagai kader PPP yang tidak pernah aktif dalam semua kegiatan partai berlambang gambar ka’bah. Arsul juga menambahkan, sebelum hijrah ke PPP, dahulu Nizar Dahlan merupakan kader Partai Bulan Bintang (PBB). Namun, sejak pindah ke PPP, Nizar bukanlah kader yang aktif di internal partai.

Baca Juga:  Dilantik Mokodongan Arnold Poli Pimpin Korpri Kota Tomohon

“Perlu diketahui, saudara Nizar Dahlan yang melakukan pelaporan sebelumnya adalah kader Partai Bulan Bintang (PBB), kemudian masuk PPP tetapi tidak pernah aktif dalam kegiatan partai (PPP). Mudah-mudahan laporan tersebut bukan karena ketidaksenangan akibat ada permintaan yang tidak dipenuhi,” kata Arsul Sani.

Sebelumnya, Arsul menjelaskan bahwa pelaporan terhadap Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, yang notabene Plt Ketum PPP ke KPK terkait penerimaann gratifikasi, merupakan tindakan yang mengada-ngada sekaligus tidak memahami ketentuan gratifikasi yang patut dilaporkan.

“Laporan gratifikasi yang dilakukan saudara Nizar Dahlan itu mengada-ngada dan menunjukan tidak paham tentang ketentuan gratifikasi yang patut dilaporkan ke KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),” paparnya.

“Tidak ada hubungannya dengan jabatan sebagai menteri atau anggota DPR. Kedua, bahwa kami menumpang pesawat tersebut sebagai pengurus partai bukan sebagai penyelenggara negara dapat dilihat dari kegiatan yang kami lakukan di tempat tujuan. Tidak ada kegiatan pribadi atau dinas, dan dilakukan pada hari libur yakni Sabtu/Minggu, bukan hari kerja. Selesai kegiatan PPP maka kami langsung pulang dengan pesawat tersebut bahkan tetap dengan seragam PPP yang kami kenakan sejak berangkat,” tambah Arsul.

Baca Juga:  Tatong Lepas 115 CJH Kotamobagu

Hal senada juga diungkapkan Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Kaukus Muda PPP, Hammam Asy’ari. Menurut Hammam Asy’ari, laporan dugaan gratifikasi kepada Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa yang dilayangkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) itu ngawur. Dia menerangkan bahwa penggunaan pesawat udara oleh pengurus DPP PPP bukan gratifikasi seperti yang dimaksud dalam Pasal 12 A UU Pemberantasan Tipikor.

“Menolak bahaya lebih diutamakan, daripada mengambil kemaslahatan, tentunya dengan cara bersatu padu untuk membesarkan Partai, bukan ego atau sentimen pribadi sesaat yang mana justru bakal membahayakan atau merugikan PPP tercinta ini,” tegas Hammam Asy’ari.

Sebelumnya Pada, Kamis (5/11/2020), Nizar melaporkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, kepada lembaga antirasuah. Pelaporan ini terkait dugaan penerimaan gratifikasi berupa carter pesawat jet saat Suharso Monoarfa dalam kapasitasnya sebagai Plt Ketum PPP melakukan kunjungan ke beberapa kota di Indonesia untuk melakukan konsolidasi jelang Muktamar PPP.

Seperti diketahui, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengadakan Muktamar IX pada Desember 2020 mendatang. Salah satu agenda penting dalam Muktamar tersebut adalah pemilihan Ketua Umum definitif. Suharso Monoarfa yang notabene saat ini sedang menjabat sebagai Plt Ketua Umum, diyakini memiliki peluang yang cukup besar untuk menjabat sebagai Ketua Umum DPP PPP. (***/JerryPalohoon)

Baca Juga:  Wawali Nayodo Buka Kegiatan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Penyesuaian Bagi ASN Pemkot Kotamobagu

Pilgub 9 Desember 2020


Siapakah Gubernur Pilihan Anda?
5580 votes

This will close in 10 seconds