TONDANO, MANADONEWS.CO.ID – Sekretaris Daerah Kab. minahasa Frits R. Muntu, S.Sos mengikuti kegiatan pengumuman rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2021 via video conference. Senin (23/11).
Pertemuan ini dibuka oleh wakil presiden K. H. Ma’ruf Amin dan dihadiri oleh Mendikbud, Mendagri, menteri keuangan, Menpan RB, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan peserta dari seluruh provinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia.
Dalam kegiatan ini Mendikbud menyampaikan pengumuman resmi rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2021 dan arah kebijakan seleksi guru PPPK sesuai dengan visi mewujudkan Indonesia maju melalui pengembangan SDM.
PPPK merupakan Perbaikan kesejahteraan bagi guru honorer.
Wakil Presiden menyampaikan Pemerintah menempatkan SDM unggul sebagai prioritas nasional. SDM unggul adalah SDM yang sehat, cerdas, memiliki produktifitas tinggi dan cinta tanah air dan memiliki kompetisi global yang sesuai dengan nilai nilai pancasila.
“Para guru memiliki peran yang penting, untuk Indonesia harus memiliki tenaga pendidik yang unggul dan memiliki kompetensi. Kekurangan guru sekarang ditutupi dengan tenaga guru honorer. Namun tingkat kesejahteraan tenaga honorer sangat jauh berbeda dengan guru ASN,” urainya.
Untuk itu, lanjut Wapres, Pemerintahan saat ini dimungkinkan untuk mengangkat PPPK dan kondisi keuangan negara yang memungkinkan.
” Tahun 2021 pemerintah akan membuka kompetensi terbuka untuk guru PPPK,” terangnya.
katanya, Guru adalah pilar untuk menghasilkan SDM unggul, melalui proses yang objektif dan terbuka.
“Kiranya ini adalah awal untuk mengatasi masalah tenaga guru honorer,” ujarnya.
“Persiapkan diri yang baik untuk mengikuti seleksi. Semua calon guru yang berminat agar dapat mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik baiknya,” ucapnya.
PPPK, imbuhnya, dapat memberikan kepastian status dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga pendidik di tanah air.
“Tinggi rendahnya kualitas guru akan mempengaruhi kualitas siswa beberapa tahun ke depan. Saat ini jumlah Guru ASN di sekolah negeri hanya 60 persen dari kebutuhan sebenarnya sesuai dengan data dapodik yang ada dan terus menurun sehingga sulitnya tercapainya pelayanan yang optimal dalam proses pembelajaran. Banyak guru honorer yang memiliki kompetensi namun masih kurang kesejahteraannya,” paparnya.
Sekdakan Minahasa Frits Muntu mengatakan Pemerintah Kabupaten Minahasa mengajak semua guru honorer untuk mempersiapkan diri dan mengikuti proses seleksi guru PPPK.
“Ini wacana yang sangat baik agar tenaga honorer guru dapat memiliki status sebagai ASN dan memperoleh kesejahteraan yang lebih,” ungkap sekda.
Yunita Rotikan
