MANADO,Manadonews.co.id-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis Sulawesi Utara menempati peringkat pertama indeks Kerawanan Pilkada (IKP) tahun 2020, dengan tingkat kerawanan 87,43, di susul Sumatera Barat dengan 86,57, Jambi 79,13, Sulawesi Tengah 75,57 dan Bengkulu 74,86.
Rangking kerawanan tersebut berdasarkan sejumlah dimensi. Seperti Konteks Sosial dengan 89,63 (peringkat 2), Penyelenggaran Pemilu Bebas Adil 86,87 (peringkat 1), Kontestasi 80,60 (peringkat 3) dan partisipasi politik 95,55 (peringkat 2).
Pada indikator kerawanan Covid-19, Sulut juga berada pada peringkat 8 dari 9 daerah. Yakni 73,6.
Rangking IKP Kabupaten/kota di duduki oleh Kabupaten Minut dengan 57,53, disusul Kota Tomohon 55,43, Kota Manado 53,72, Minsel 52,30 dan Bolsel 51,27, Bitung 50,51 serta Boltim 50,47.
Sedangkan kabupaten/kota dengan isu strategis juga masuk dalam IKP yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut. Dimana Kota Bitung tertinggi terkait isu hak pilih dengan angka 72,2. Juga penolakan Pilkada karena Covid-19 dipegang oleh kota Bitung dengan angka 37,5.
Isu rawan politik uang dan jaringan internet dipegang Bolsel dengan angka 70,7 dan 78,3.
Dengan angka-angka ini, Bawaslu menarik kesimpulan bawah tidak ada daerah memiliki kerawanan rendah, baik di Propinsi maupun Kabupaten/kota.
Hal terungkap dalam Media Gathering Bawaslu dengan topik Publikasi TPS rawan, Publikasi Indeks Kerawanan Pemilihan dan Data Canvassing Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 Provinsi Sulut yang di gelar di Hotel Gran Puri Senin (7/12/2020),dengan Narasumber Dr Ferry Daud Liando selaku Akademisi sekaligus Pengamat Politik Unsrat,saat membawakan materi dalam acara tersebut menjelaskan IKP yang disusun Bawaslu ini memang belum terjadi, tapi merupakan potensi yang bisa terjadi.
Tingginya IKP di Sulut, disebabkan oleh tingginya jumlah petahana yang maju di Pilkada.
“Untuk Pilgub ada petahana, dan di kabupaten/kota lain ada anak dan adik yang juga maju mencalonkan diri,Kota Manado ada Istri Petahana” ujar Liando
Lanjutnya menjelaskan korelasi IKP biasanya tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimana untuk mendapatkan jabatan tinggi, biasanya ASN menjadi tim sukses saat Pilkada.
“Belum lagi soal penyaluran bansos oleh calon-calon petahana. Tapi bansos memang harus disalurkan, karena pemerintah harus menuntaskan serapan anggaran,” tandas dia.
Terkait hal tersebut Komisioner Bawaslu Sulut Kenly Poluan mengatakan pemetaan kerawanan tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilihan serentak 2020, di antaranya TPS sulit dijangkau (geografis, cuaca dan keamanan). Penempatan TPS tidak sesuai standar protokol kesehatan.
“Ada kendala jaringan internet di lokasi TPS, terdapat kendala listrik dan penyelenggara pemilihan positif Covid-19,” tutur Poluan.
Sebagai rekomendasi, pihaknya meminta jajaran penyelenggara pemilihan menyiapkan aksesibilitas TPS, dengan memastikan fasilitas di TPS, khususnya bagi penyandang disabilitas. Dan tetap menegakkan protokol kesehatan sesuai dengan pedoman KPU.
“Kamu meminta agar KPU bisa mempertimbangkan proses perhitungan suara dengan cara manual, dan menjaga setiap pemilih yang memenuhi syarat untuk dapat menggunakan hak pilihnya dan memastikan yang tidak memenuhi syarat tidak dapat menggunakan haknya,”pungkas Poluan.
( Ben)
