Ketua MUI Bolmong Dukung Langkah Pemerintah Bubarkan FPI

  • Whatsapp

BOLMONG,MANADONEWS.CO.ID,-Keputusan pemerintah membubarkan sekaligus melarang kegiatan Ormas Front Pembela Islam (FPI) mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak salah satu diantaranya ialah organisasi Islam di Kabupaten Bolmong.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bolmong menilai keputusan pemerintah sangat tepat. Sebab Indonesia harus merdeka dari ormas yang intoleran dan provokatif.

Bacaan Lainnya


Sehingga Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bolmong mendukung penuh langkah yang diambil pemerintah untuk membubarkan Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia.


“Demi keutuhan Negara Republik Indonesia (NKRI), apabila pemerintah menganggap ada organisasi yang perlu diberhentikan kegiatannya demi menjaga kerukunan hidup dan persatuan dan persaudaraan dalam bingkai NKRI, kami mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan pemerintah,” ungkap Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bolmong Sulaiman Amba.


Sulaiman mengatakan putusan pemerintah pastinya sudah melalui berbagai pertimbangan yang matang dan tentunya untuk keutuhan bangsa.
“Untuk itu marilah kita dukung dengan menjaga terus persatuan dan persaudaraan serta mengutamakan persamaan dan menghindari perbedaan,” tuturnya.

Baca Juga:  13,1 M Diterima BPKD Kotamobagu dari DBH Pajak Rokok dan Kendaraan Semester I Tahun 2019


Menurutnya, perbedaan tak akan mungkin disamakan. Sebab perbedaan adalah sunatulah.
Ia pun berpesan janganlah perbedaan itu menghalangi setiap anak bangsa untuk dapat bergandengan tangan dengan pemerintah untuk membangun NKRI yang semakin maju serta untuk kelangsungan hidup generasi bangsa kedepannya.
Selanjutnya, Sulaiman berharap tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih bermakna dari tahun 2020.


Dalam kesempatan itu pula ia mengajak warga agar dapat bersama pemerintah untuk mengerjakan hal yang baik untuk kemajuan bersama.

Hal senada pula disampaikan oleh Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Bolmong Irmanto Usuli.
Irmanto sependapat dengan pemerintah Indonesia untuk membubarkan ormas yang tidak sesuai aturan.
“Kami mendukung penuh upaya pemerintah untuk membubarkan organisasi yang tidak sesuai dengan undang undang dan peraturan, serta berbau radikalisme,” terangnya


Ia pun menyebutkan tindakan yang dilakukan pemerintah tersebut adalah merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap warga masyarakat.

Diketahui Pemerintah secara resmi melarang seluruh kegiatan Front Pembela Islam atau FPI. Selain itu, pemerintah juga akan menghentikan segala aktivitas yang digelar oleh FPI.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Ia menuturkan, bahwa alasan keputusan pemerintah tersebut ialah karena organisasi yang dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab itu tidak memiliki kedudukan hukum.
Hal tersebut berdasarkan putusan MK Nomor 82/PUU112013 yang diteken pada 23 Desember 2014.
“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (30/12/2020).
Mahfud juga mengatakan, bahwa FPI tidak lagi melakukan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) kepada negara per Juni 2019.
Di samping itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyebut kalau FPI kerap melakukan pelanggaran selama berdiri sebagai organisasi massa.
“Kepada aparat pemerintah, pusat dan daerah, kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu tidak ada dan harus ditolak karena legal standing-nya tidak ada,” kata Mahfud.

Baca Juga:  Vaksin Covid-19 Tiba di Talaud Dengan Helikopter Polri

Menurutnya, keputusan pemerintah tersebut sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Ormas.
Lebih lanjut, Kementerian Dalam Negeri menyebutkan jika FPI tak lagi terdaftar sebagai ormas pasca berakhirnya masa izin organisasi pada Juni 2019 lalu.
Kemendagri pun diketahui enggan untuk menerbitkan surat ketarangan terdaftar (SKT) baru untuk FPI karena organisasi ini dinilai memiliki pandangan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan bahwa, di dalam visi dan misi FPI, terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah. Salah satu wujud dari konsep ini adalah penegakan hisbah, yang disebut oleh Tito sebagai cara main hakim sendiri di lapangan. “Nah ini perlu diklarifikasi. Karena kalau itu dilakukan, bertentangan dengan sistem hukum Indonesia. Enggak boleh ada ormas yang melakukan penegakan hukum sendiri,” ujarnya. (David)

Pos terkait