Digitalisasi Monografi Desa jadi Prasyarat Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Jakarta – Mempercepat penurunan kemiskinan kronis, pemerintah telah meluncurkan program “Reformasi Sistem Perlindungan Sosial”. Program ini dibuat dengan menitikberatkan pada efektifitas perlindungan sosial. Sehingga kelak sistem perlindungan sosial menjadi lebih mudah, cepat dan terintegrasi.

Implementasi program ini akan dimulai dengan transformasi sistem pendataan penduduk dari tingkat desa hingga nasional. Oleh karenanya desa dan kelurahan dituntut untuk mandiri dan melakukan digitalisasi dalam mengelola data, tujuan ini dimaksudkan agar mempermudah koordinasi antar pemerintah pusat, daerah dan antar lembaga yang memerlukan data kependudukan.

“Selanjutnya, pemerintah akan mengembangkan skema perlindungan adaptif, yaitu adanya pemisahan antara jaminan sosial yang disebabkan oleh bencana dan non bencana. Langkah ini diambil atas kondisi geografis Indonesia yang berada pada cincin api (ring of fire) yang menyebabkan rawan bencana alam. sehingga korban bencana dapat melahirkan potensi kemiskinan baru karena kehilangan harta dan mata pencaharian,” demikian pesan tertulis dari Kementerian PPN/Bappenas yang diterima wartawan, Kamis (7/1/2021).

Langkah selanjutnya adalah dengan melaksanakan digitalisasi penyaluran. Yaitu reformasi sistem penyaluran bantuan dengan menggunakan satu rekening untuk semua bantuan, langkah inipun akan memanfaatkan integrasi data serta platform pembayaran perbankan dan fintech seperti kartu sembako dan E-wallet.

Baca Juga:  Ini Empat Tahap Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Perluasan jaminan sosial selanjutnya menjadi target pemerintah dalam transformasi sistem jaminan sosial. Tahun 2021 ditargetkan penduduk yang terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional berjumlah 223 juta peserta dan 51 juta peserta jamsostek. Selain perluasan target pemerintah dalam tahapan ini adalah adanya pembiayaan yang berkesinambungan.

Integrasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat terakhir dalam reformasi sistem perlindungan sosial. Integrasi bantuan dan jaminan sosial akan meningkatkan efektifitas pembiayaan jaminan sosial agar tepat sasaran dalam membidik penerima bantuan dan program.

Semoga reformasi sistem perlindungan sosial dapat merealisasikan target pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar1-0% pada tahun 2024, agar selurum masyarakat dapat mengecap indahnya kesejahteraan.

(***JerryPalohoon)