Kades Rumbia Sonny Pendong Diduga Menyalagunakan Jabatan Palsukan Tanda Tangan, Program Redistribusi Tanah Mogot Bermasalah

Manado – Femmy Palohoon, kuasa dari ahli waris Nicolas Efradus Mogot, resmi melaporkan Sonny Pendong, Penjabat Kepala Desa Rumbia, Kecamatan Langowan Selatan, Kabupaten Minahasa, ke Polda Sulut pada Selasa, 2 Februari 2021 dan Kejaksaan Tinggi pada Senin, 8 Februari 2021.

Laporan Femmy mengacu pada proses redistribusi tanah di Desa Rumbia pada 30 November 2019 dengan luas 300 ha, yang diduga menyalahi prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku yang diduga dilakukan oknum penjabat hukum tua Sonny Pendong dan beberapa oknum aparat.

Diketahui, tanah yang dilepas oleh ahli waris pada 2020 total seluas 300 ha, tapi dari hasil pengukuran tim Pertanahan Minahasa mendapat 147 ha disesuaikan dengan jumlah penggarap, terdiri 150 bidang perkebunan dan 120 bidang pekarangan atau total 270 bidang berdasarkan kesepakatan pada rapat di Kanwil BPN Sulut antara Kanwil BPN Sulut, Pertanahan Minahasa, kepala desa dan masyarakat Rumbia, serta kuasa dan pihak ahli waris pada 3 November 2020.

Salah satu point kesepakatan yang ditandatangani dibuktikan dengan berita acara yakni, DISEPAKATI BAHWA 12 HA YANG MENJADI HAK AHLI WARIS DIAMBIL DARI LAHAN PENGGARAP YANG MELEBIHI LUAS 5 HA KEPEMILIKAN, AKAN MENGINVENTARISIR NAMA-NAMA PENGGARAP YANG MELEBIHI KEPEMILIKAN 5 HEKTAR.

Kesepakatan ini ditandatangani oleh Kakanwil BPN Sulut yang diwakili Latri Sukriningsih, A.Ptnh, M.Eng, sebagai Kepala Bidang Penataan Pertanahan, Drs. Alexander R. Wowiling, M.Si Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, Sony Pendong Kepala Desa Rumbia dan Femmy Palohoon Kuasa Ahli Waris.

Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti melalui keputusan pada Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) telah dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), Selasa (1/12/2020) lalu, dipimpin Bupati Minahasa yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Frits Muntu, didampingi dinas-dinas terkait sebagai panitia landreform dan Kabag Hukum Willem Nainggolan.

Hadir pula Kepala Kantor Pertanahan Minahasa, Alex Wowiling, pejabat BPN, masyarakat penggarap diwakili Hukum Tua Rumbia, Sonny Pendong, aparat desa sekitar 15 orang, Camat Langowan Selatan Donald Lumingkewas, ahli waris Werry Mandey, Defan Mandey, Patrix Sangeroki Mamahit, serta kuasa ahli waris NE Mogot, Femmy Palohoon.

Belakangan yang keluar SK redistribusi hanya 53 bidang (40 ha) berdasarkan Nomor: HM SK.20/HM/BPN-72.02/2020 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah.

Baca Juga:  Harley Mangindaan Lantik Pengcab IOF Mitra

Namun ternyata dalam prosesnya, menurut Femmy Palohoon, beberapa warga yang keluar nama Sertifikat Hak Milik (SHM) berdasarkan SK tidak sesuai ketentuan. Diduga oknum penjabat hukum tua Sonny Pendong telah melakukan pemalsuan dokumen dan tandatangan untuk mengalihkan hak kepemilikan tanah.

Modus yang dilakukan penjabat hukum tua, pada sejumlah bidang tanah sengaja diproses masuk program redistribusi atas nama masyarakat tertentu termasuk atas nama beberapa perangkat desa, padahal bidang-bidang tanah tersebut milik orang lain.

Femmy mencontohkan nama Roy Maliangkay, Swards Hanny Kotel dan Keisa Yuni Bohang, mereka adalah aparat atau perangkat desa sudah keluar SK calon penerima sertifikat, padahal lahan mereka adalah garapan orang lain.

“Saya sudah konfirmasi langsung, mereka mengaku tidak pernah mengajukan permohonan dan tidak pernah menandatangani berkas untuk pembuatan sertifikat, tapi nama mereka keluar. Mereka bertiga ini kaget masuk SK, takut terima (sertifikat) karena tahu bukan lahan mereka,” jelas Femmy Palohoon kepada wartawan Manadonews.co.id di Warong Kobong Pomorow Manado, Rabu (3/2/2021) sore.

Contoh lainnya, nama Kamarudin Mamonto dan Sapna Lahunduitang, mengaku tidak pernah menandatangani atau mengajukan permohonan pembuatan sertifikat di atas tanah Mogot di Desa Rumbia, Kecamatan Langowan Selatan, Kabupaten Minahasa, dengan HM.SK.20/HM/BPN-72.02.

Pengakuan mereka disertai surat pernyataan tertanggal Sabtu, 30 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kamarudin Mamonto di atas materai, dan Sapna Lahunduitang, menyatakan surat dibuat dengan benar tanpa paksaan dari siapapun.

“Karena mereka tahu status mereka hanya penggarap bukan pemilik tanah itu. Juga ada nama Petrus Lamongi warga Imandi Dumoga, Bolmong, tidak menandatangani berkas keluar SK. Jadi, saya menduga ada permainan hukum tua ingin menguasai lahan dengan cara mengusulkan penerbitan sertifikat melalui program redis memalsukan nama dan tandatangan orang lain,” tukas Femmy.

Penjabat Hukum Tua Sonny Pendong, juga diduga mengusulkan beberapa nama yakni Jakob Tulandy, Marlon Tulandy, Max Kotel, Yunike Damar dan hukum tua sendiri, sebagai calon penerima sertifikat di atas tanah yang sudah bersertifikat.

“Jadi, ada banyak dugaan penyimpangan yang dilakukan hukum tua memanfaatkan jabatannya sebagai pjs hukum tua,” tegas Femmy yang juga mengaku sudah melaporkan masalah tersebut kepada Bupati Minahasa di rumah dinas 2 Februari 2021 lalu.

Femmy juga menyesalkan cara kerja Pertanahan Minahasa yang tidak profesional karena terkesan membiarkan dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan penjabat hukum tua Rumbia Sonny Pendong.

Baca Juga:  Ahli Waris masih Keberatan Redistribusi Tanah Rumbia, Kakanwil BPN Sulut Lutfi Zakaria: Saya akan Pelajari Dulu

“Karena tim inventarisasi dari pertanahan tidak bekerja profesional. Apakah mereka dibodohi atau sengaja membiarkan? Hukum tua memposisikan diri seperti pemilik tanah,” tegas Femmy.

Femmy sebagai kuasa ahli waris sudah memasukkan laporan ke Kejaksaan Tinggi pada 8 Februari 2021 dan Polda Sulut 2 Februari 2021 lalu. Laporan ke Polda untuk somasi kepada empat penggarap yang menduduki tanah Mogot.

Empat penggarap tersebut adalah Welly Pesik, Ventje Senduk, Susi Rundengan dan Max Kotel.

Penjabat Hukum Tua Rumbia, Sonny Pendong, yang dikonfirmasi wartawan Manadonews.co.id melalui telepon, Kamis (4/2/2021) sore, terkait nama-nama yang tidak berhak namun diusulkan dan keluar SK, membantah hal tersebut.

“Kyapa tadi bilang nda apa-apa leh, so talaeng tu cirita, so mangada laeng deng tu oknum so laeng komang tu cirita. Memang Rumbia dorang, termasuk dorang (di 53 bidang). Kita so lelah ja konfirmasi masalah ini. Napa so klarifikasi so baku dapa deng dia,” jelas Sonny Pendong dengan dialek Manado.

Sementara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, Alex Wowiling, yang dikonfirmasi wartawan Manadonews.co.id melalui telepon, Jumat (5/2/2021) pagi, mengatakan bahwa pihak pertanahan hanya menindaklanjuti pengusulan calon penerima sertifikat redistribusi melalui kepala desa.

“Kita coba konfirmasi ke hukum tua dia bilang semua pemohon itu dorang ada lokasi. Tanya langsung ke hukum tua dengan orangnya. TORANG KAN CUMA TRIMA BERKAS SO TANDA TANGAN,” kata Wowiling dengan dialek Manado.

Terkait dugaan pemalsuan tandatangan oleh oknum hukum tua Sonny Pendong, kepala pertanahan Alex Wowiling mengaku bahwa pertanahan Minahasa menerima berkas yang sudah ditandatangani.

“Artinya, kalau palsu tandatangan bukan tim inven (inventarisasi) yang mo lia, kalu memang butul palsu, dorang cuma trima berkas so tanda tangan. Dorang cuma cek ke lokasi, butul nda ada penggarap di situ sesuai deng itu, cuma itu dorang petugas,” tandas Wowiling.

Ditanya, kenapa hanya 53 bidang yang keluar SK dari total tanah yang dilepas oleh ahli waris pada 2020 seluas -+ 147 ha sesuai hasil pengukuran tim Pertanahan Minahasa, terdiri 150 bidang perkebunan dan 120 bidang pekarangan atau total 270 bidang berdasarkan kesepakatan pada rapat di Kanwil BPN Sulut antara Kanwil BPN Sulut, Pertanahan Minahasa, kepala desa dan masyarakat Rumbia, serta kuasa dan pihak ahli waris pada 3 November 2020 lalu, Alex Wowiling mengatakan sertifikat hanya boleh keluar pada bidang tanah yang tidak menyalahi aturan.

Baca Juga:  Angouw Pimpin Rapat Banmus Terkait Paripurna RPJMD

“Yang keluar ini yang betul betul nda ada masalah lagi dengan jalur hijau, kawasan lindung mata air. Dua ratus meter wilayah seputar mata air nyanda boleh ganggu, jadi cukup banyak yang takaluar. Jadi, setelah dikurangi jalur sungai, jalur mata air, dan tumpang tindih sertifikat maka tersisa 53 bidang. Makanya itu yang diputuskan di sidang PPL, jika masih ada bidang nanti lanjutkan berikut,” urai Wowiling.

Sementara tanah yang menjadi hak ahli waris, menurut Wowiling, berdasarkan kajian program redistribusi sejak tahun 1960an, kala itu sudah ditunjuk 12 hektar yang menjadi hak ahli waris.

“Pada redis pertama so tunjung itu 12 hektar, ibu Femmy kase data pelang pelang (satu satu), nanti akhir tahun dapat semua data, ternyata yang 12 hektar itu orang lain (sudah) duduki, karena mungkin so ditunjung tahun 60an itu, pemilik nda pusing juga, nda kuasai, jadi masyarakat maso-maso kong so jadi jual jual beli. Itu kita pe kajian sementara, so beralih-beralih sampe ke penggarap sekarang. Ketika pilih lagi minta 12 hektar serta torang suruh tunjuk dimana, ditunjuk lokasi ada garapan orang,” tukas Wowiling.

“Kita bilang kalu begitu belum clear and clean, torang pending dulu, selesaikan dulu dengan penggarap sekarang, kalau memang bisa selesai torang proses. Karena so nda bisa ditentukan yang 12 hektar, beda kalau tanah kosong,” sambung Wowiling.

“Kalu iko depe aturan main ahli waris cuma duduk badiam karena ini garapan so orang lain, dorang akan dapat hak itu dorang pe bekas pemegang hak yang 3,5 juta per hektar, itu depe hak ketika SK keluar, masyarakat bayar pa dorang,” pungkas Alex Wowiling.

Sementara itu, kuasa ahli waris Femmy Palohoon mengatakan, kenyataan sampai saat ini sebagian besar warga penggarap belum membayar, bahkan masih ada yang belum membayar sama sekali.

“Jadi kami dari pihak ahli waris menjadi korban dari pekerjaan yang tidak profesional,” ujar Femmy Palohoon, Rabu (10/2/2021).

(JerryPalohoon)