Kepala Bappenas Sebut Beberapa Faktor Ini sebagai Penghambat Utama Pertumbuhan Ekonomi di Sulut

  • Whatsapp

Manado – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, membuka acara Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub), dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 untuk wilayah NTB dan Sulawesi, Selasa, 23 Februari 2021.

Di kesempatan tersebut, Menteri Suharso Monoarfa menyebutkan faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, di antaranya ada yang diklasifikasikan sebagai faktor penghambat dan faktor penghambat utama.

Bacaan Lainnya

“Faktor penghambat utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB adalah kesehatan dan ketenagakerjaan, selain itu faktor penghambat lainnya adalah daya saing ekonomi, fiskal dan inflasi. Sementara itu, di Provinsi Sulawesi Utara, daya saing ekonomi serta fiskal dan inflasi menjadi faktor penghambat utama, faktor penghambat lainnya adalah regulasi dan institusi,” tutur Monoarfa.

Menteri menjelaskan, faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat adalah kualitas pendidikan, ketenagakerjaan dan infrastruktur. Sementara itu, faktor penghambat lainnya adalah kesehatan, daya saing ekonomi, serta regulasi dan institusi.

Baca Juga:  Pakar Hukum Tata Negara Minta Mendagri Patuhi Putusan MA

“Faktor penghambat utama pertumbuhan ekonomi di Gorontalo adalah kualitas pendidikan serta regulasi dan institusi, sementara faktor penghambat lainnya adalah daya saing ekonomi. Di Sulawesi Tengah, infrastruktur menjadi faktor penghambat utama pertumbuhan ekonomi, faktor penghambat lainnya adalah kualitas pendidikan, daya saing ekonomi, fiskal dan inflasi serta ketenagakerjan,” ucap Menteri.


Menteri melanjutkan, di Sulawesi Tenggara, regulasi dan institusi menjadi faktor penghambat utama pertumbuhan ekonomi, faktor penghambat lainnya adalah daya saing ekonomi dan infrastruktur. Faktor penghambat utama pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan yaitu daya saing ekonomi serta regulasi dan institusi, faktorpenghambat lainnya adalah kualitas pendidikan.

Selain menyampaikan faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah, Menteri menyampaikan proyek usulan Gubernur yang disetujui oleh pemerintah pusat, diantaranya: Provinsi NTB meliputi jalan akses KEK Mandalika: Jalan Bypass BIL- Mandalika, pembangunan jembatan Samota, pelabuhan nusantara di Kecamatan Kilo Dompu.

Proyek usulan Gubernur yang disetujui pemerintah pusat di Provinsi Gorontalo, meliputi pengembangan TPA Talumelito, pembangunan Bendungan Bolango Ulu dan lanjutan revitalisasi Danau Limboto. Sementara itu, di Provinsi Sulawesi Barat, meliputi pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi Kabupaten Majene, pembangunan Bandara Tampa Padang, peningkatan jalan ruas Polewali – Tabone – Malabo.

Baca Juga:  Tiga Pasar Tradisional di Manado Dilengkapi Bilik Sterilisasi

Proyek usulan Gubernur yang disetujui di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu: pengembangan dan peningkatan status Bandara Mutiara Sis-Aldjufri, meliputi perpanjangan landasan pacu, perluasan apron dan terminal bandara, dukungan warehouse dan sistem logistik udara, peningkatan status bandara menjadi bandara internasional (embarkasi haji), dan pengembangan Pendidikan Vokasi Berbasis Pangan, nikel, gas, dan galian C (di Morowali dan berbasis Gas di Banggai), dukungan air bersih KEK Palu.

Proyek usulan Gubernur yang disetujui di Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi pembangunan Jembatan Pulau Muna – Pulau Buton, penyediaan infrastruktur teknologi informasi perpustakaan modern, perikanan SULTRA. Sementara itu, di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi pengembangan angkutan umum massal perkotaan Makassar berbasis rel (Mamminasata), dan revitalisasi tambak dikawasan sentra produksi udang dan bandeng, dan Waduk Jenelata.

Sementara Wagub Sulut Steven Kandouw mewakili Gubernur Olly Dondokambey pada pertemuan virtual ini, menjelaskan tiga proyek prioritas Sulut dalam mendukung pelaksanaan major project dan prioritas nasional kepada Menteri PPN.

Pertama, terkait dengan industri pertanian dan perikanan yang menurutnya sangat penting dalam mendongkrak ekonomi daerah ditengah-tengah pandemi termasuk juga didalamnya pembangunan pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara.

Baca Juga:  Pemprov Sulut Pastikan Perizinan Investasi tak Bermasalah

“Di tengah-tengah covid yang paling resilience itu pertanian dan perikanan,” kata Kandouw.

Kedua, berkaitan dengan normalisasi sungai yang bermuara di Kota Manado, menurutnya ini menjadi penyebab utama banjir besar pada saat intensitas hujan tinggi.

“Normalisasi sungai yang bermuara di Manado, ini menjadi momok di media-media nasional sebelum banjir di Jakarta dan daerah-daerah yang lain,” terangnya.

“Kami bermohon kepada bapak menteri untuk membantu kita menormalisasi sungai-sungai yang ada di Kota Manado,” tambahnya.

Ketiga, tentang pembangunan jalan Tomohon-Manado. Menurut Kandouw lalulintas darat yang paling tinggi adalah jalan Tomohon-Manado yang juga menghubungkan antara pusat kegiatan nasional Manado dan beberapa pusat kegiatan wilayah yang mencakup Tomohon, Minahasa, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan dan juga Bolaang Mongondow Utara yang mengakses jalan ini.

Selain tiga prioritas utama tersebut, Kandouw juga memaparkan enam prioritas lain yang akan dilaksanakan di Sulut yakni;

-Pembangunan dan penataan pasar di Manado
-Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 medis Manado
-Pembangunan jalan lingkar Pulau Karakelang
-Tanggul pengamanan pantai di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Bolmut
-Pembangunan tanggul pengamanan sungai andagile di Bolmut
-Pembangunan PLTS di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaud.

(JerryPalohoon)

Pos terkait