Lucky Schramm Dukung Penuh Langkah Tegas Bupati Minut Selamatkan Aset Pemkab

MINUT, MANADONEWS.co.id – Bupati Minut Joune Ganda kembali mempertegas janjinya untuk menata administrasi dan kondisi fisik serta keberadaan aset Pemkab Minut khususnya Kendaraan Dinas (Kendis)

“Hari ini tanggal 10  Maret 2021 merupakan batas pengembalian dan pendataan mobil dinas (modis) Pemerintah Kabupaten Minut, jadi saya harap ini tuntas dengan jelas.”ungkap Joune Ganda kepada wartawan, Rabu (10/3/2020) di Sutanraja hotel, Minut.

Joune Ganda menegaskan, sehubungan batas waktu tersebut diatas, dia meminta Kepala Inspektorat Umbase Mayuntu segera membeber data ke publik, terkait modis yang belum di kembalikan.

“Yang pasti saya telah  memerintahkan kepada inspektur supaya pendataan segera di finalisasi di rekap kemudian di publikasikan.Dan bagi yang secara sengaja tidak mau mengembalikan dengan alasan yang tidak jelas agar segera di lapor  kepada aparat penegak hukum.”

“Sebagai tindak lanjut jika tidak tuntas saya telah meminta Kapolres Minut untuk mendukung penyelesaian penyelamatan aset milik negara ini.”tandas Joune Ganda.

Secara terpisah, Tenaga Ahli Bupati Minut bidang Advokasi hukum Lucky Schramm ketika di konformasi menegaskan sesuai dengan deadline yg diberikan dan sudah lewat waktunya,  maka kendaraan dinas harus segera di tarik secara paksa.

Baca Juga:  Sebelum bertolak ke USA Makantar Gelar Country Night di Gardenia Country Inn.

“Sesuai dengan deadline yang ditetapkan, maka tidak ada lagi alasan untuk menolak mengembalikan kendaraan dinas milik pemerintah.”katanya.

Dia menambahkan, jika kendaraan tersebut tidak ada maka hal ini terindikasi pidana, begitu juga apabila kendaraan dinas digunakan oleh pihak ketiga yg tidak berhak dalam hal ini bukan ASN maka hal ini telah terjadi penyalagunaan asset Pemkab yang harus ditindak tegas

“Yang jelas, Kendaraan dinas ini kan dipinjamkan dalam keadaan baik, maka harus dikembalikan ke Pemkab juga harus dalam keadaan baik.”tandas Lawyer yang juga ketua DPD Projo Sulut itu sambil menambahkan  jika yang tidak mengembalikan adalah
pihak ketiga maka hal itu masuk usur penggelapan tapi kalau ASN maka yang bersangkutan dijerat dengan UU Tipikor.(nando)