Manado – Masyarakat Bolmong Raya tegas menolak kebijakan import beras oleh pemerintah pusat.
Sikap masyarakat Bolmong Raya tersebut disampaikan anggota DPRD Sulut Ir. Julius Jems Tuuk ketika interupsi di rapat paripurna LKPJ 2020 yang dihadiri Gubernur Olly Dondokambey, Senin (29/3/2021).
“Mereka (petani) menyampaikan tolong sampaikan kepada bapak Gubernur dan pimpinan DPRD Sulut berterima kasih atas dukungan pemerintah provinsi untuk petani padi dan beras yang maksimal. Tetapi ketika panen melimpah negara melakukan import beras,” tegas anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.
Dia menambahkan, import beras berakibat penumpukan, harga di pasaran murah sehingga merugikan dan menguatirkan petani serta pengusaha.
Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw punya visi berdikari dalam bidang ekonomi, salah-satu misi mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat bidang pertanian.
“Jangan sampaik pak Gubernur berusaha mendorong petani di Sulut terlebih khusus di BMR menanam padi, tapi negara ini panen di Vietnam dan Thailand! Itu yang menjadi kekuatiran petani di Bolaang Mongondow yang sangat mencintai pak Gubernur,” pungkas legislator Sulut terbaik periode 2014-2019 peraih penghargaan Forward Award ini.
(JerryPalohoon)
