Larangan Mudik Lebaran 2021, Menpan-RB Sebut Sanksi Bagi ASN Pelanggar

Manado, MANADONEWS –
Pemerintah pusat resmi melarang mudik 2021. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 yang mengatur tentang peniadaan mudik Lebaran oleh Satgas Penanganan COVID-19.

Warga dilarang mudik mulai tanggal 6-17 Mei 2021. Larangan juga berlaku bagi ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri dan seluruh masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menghimbau ASN dan TNI-Polri untuk menjadi pelopor.

“Itu prinsip. Saya kira ASN, TNI-Polri itu menjadi pelopor untuk mengajak keluarga, kerabat dan tentangga agar tidak mudik. Untuk memotong rantai virus corona,” kata di Kantor Gubernur Sulut saat melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di  Senin (12/4).

“Jika itu bisa diwujudkan bisa menjadi lebih bagus. Tahun kemarin, walaupun ada sekat-sekat, sudah ada karantina tingkat positif di atas 9 persen. Dan ini kita tegas. Jika ada ASN yang nekat dan melawan, ya diberi sanksi. Bisa sanksi copot jabatan, bisa juga dikurangi tunjangan kinerjanya,” tegasnya.

Diketahui, berdasarkan surat edaran tersebut, dijelaskan bahwa perjalanan orang selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, yaitu bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang.

Baca Juga:  RUPS Tahunan dan RUPS-LB BSG Sukses Digelar, Bupati Minahasa: Terima Kasih atas Kepercayaannya

Namun, pelaku perjalanan yang dikecualikan tersebut juga harus mendapatkan izin tertentu. Pelaku perjalanan orang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis atau surat izin keluar masuk (SIKM) sebagai persyaratan melakukan perjalanan.(***)