RKPD 2022 Mulai Disusun, Pemprov Sulut Terima 1.250 Usulan, Eksekusi?

Manado, MANADONEWS –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) menerima 1.250 dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Jumlah tersebut terbagi dalam usulan pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Sulut (698) dan kabupaten/kota (552). Saat ini, usulan tersebut sementara diverifikasi dan validasi (verval).

Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Edwin Silangen mengatakan, dalam mengeksekusi program, kata Silangen, disesuaikan dengan 3 persyaratan.

“Sesuai dengan kewenangan, kemampuan anggaran yang tersedia dan belum dibiayai oleh baik pusat maupun di kabupaten/kota,” kata Silangen, baru-baru ini.

Selain itu, lanjutnya, efektivitas dan efisiensi waktu juga dipertimbangkan. “Dalam proses verval pokir dari anggota DPRD ini harus senantiasa mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi waktu,” tukasnya.

Diketahui, Senin (26/4) di Ruang Rapat Kantor Bappeda, berlansung Rapat Perdana Pembahasan Verifikasi dan Validasi (Verval) Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Sulut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Aplikasi SIPD.

Acara ini sendiri bertujuan untuk penyusunan RKPD Sulut Tahun 2022. Di mana, dalam penyusunan rancangan awal yang mencakup di dalamnya penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang diatur dalam Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017.

Baca Juga:  Ini Kata Bupati Yasti Terkait Tujuan Dibangunya UPTD Puskemas Pusian

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,  penyusunan perencanaan menggunakan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang mana terdapat perubahan mekanisme dalam penyusunan perencanaan yang bersumber dari aspirasi DPRD Sulut.

Hadir dalam rapat ini Asisten Administrasi Umum Gammy Kawatu, Kepala Bappeda Sulut Jenny Karouw, Inspektur Daerah Mecky Onibala dan Kepala Bapenda Sulut Olvie Atteng.(Youngky)