H-7, Begini Cara Menghitung THR 2021 Bagi Pekerja Swasta

Manado, MANADONEWS –
Perusahaan diwajibkan membayar tunjangan hari raya (THR) secara penuh kepada pekerja tahun ini.

Ketentuan mengenai pembayaran THR Lebaran 2021 tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

Dalam surat tersebut besaran disebutkan THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus, atau lebih.

Selain itu, THR juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) alias pegawai tetap dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak.

Dari sisi besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR sebesar satu bulan upah.

Sementara itu, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan tapi kurang dari 12 bulan, maka THR diberikan secara proporsional.

Perhitungan THR proporsional adalah masa kerja dibagi dengan 12, lalu dikali satu bulan upah. Sebagai contoh, karyawan A bekerja di perusahaan selama tiga bulan, dengan upah per bulan sebesar Rp6 juta.

Baca Juga:  Ini Yang Disampaikan Bupati Yasti Saat Sosialisasi Perbup Dandes dan ADD

Dengan demikian, tiga bulan dibagi 12, lalu dikalikan Rp6 juta. Maka, THR proporsional yang diperoleh pekerja/buruh tersebut sebesar Rp1,5 juta.

Sementara itu, bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, maka upah satu bulan dihitung berdasarkan dua perhitungan.

Pertama, pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, maka upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Kedua, pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, maka upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa kerja.

“Sudah ada edaran Menteri Ketenagakerjaan RI, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan edaran gubernur yang ditujukan bagi kepala daerah di 15 kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Erny Tumundo, belum lama ini.

Dia menuturkan, pemberian THR harus sesuai dengan yang telah diatur Undang-undang. “Jadi sifatnya pemberian THR adalah hal yang wajib dilakukan setiap perusahaan. Karena kan aturannya seperti itu,” sebutnya.

Baca Juga:  Amba: Selamat HUT ke 65 Buat Kabupaten Bolmong

Sebelumnya, Gubernur Sulut Olly Dondokambey menegaskan tak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak menyalurkan THR.

“Tidak ada alasan. Saya tidak mau tahu, semua pengusaha wajib untuk membayar THR. Kalau tidak saya yang akan cek langsung,” tegas Olly.(Youngky)