Baru 4 Provinsi, E-Perda Bakal Diterapkan di Sulut

  • Whatsapp

Manado, MANADONEWS –
Sosialisasi dan Bimtek pemanfaatan e-Perda untuk Peningkatan Sinergitas dan Akselerasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah, berlangsung di di Hotel Gran Puri Manado, Jumat (7/5).

Kegiatan ini diprakarsai Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sulawesi Utara (Sulut) Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri Drs Makmur Marbun MSi.

Aplikasi e-Perda merupakan sebuah inovasi dan terobosan untuk menyediakan aplikasi layanan berbasis digital. Bagi pemerintah daerah tentunya, secara tematik dan meningkatkan serta mendayagunakan kecepatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam hal fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah.

“Tujuannya agar produk hukum itu sejalan dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah,” ungkap Makmur Marbun.

Dia mengatakan, aplikasi e-Perda akan coba diterapkan di Sulut. “Dipilih Provinsi Sulawesi Utara ini kan untuk penerapan suatu prioritas nasional, bagaimana kita mempercepat penyusunan Perda dan Perkada,” ujarnya.

Marbun menambahkan, baik itu di provinsi, kabupaten kota merupakan kebijakan daerah yang disusun, yang selama ini kan orang melihat prosesnya lama tidak terbuka dan cenderung berteleh-teleh dan tumpang tindih. Dengan aplikasi e-Perda ini, akan mendorong bagaimana percepatan penyelesaiannya.

Baca Juga:  Pemkab Siapkan Benih,Jelang Masa Tanam Padi

“Setelah semua perda kita jalankan melalui aplikasi ini, kita akan melihat sebuah penyederhanaan birokrasi. Ketika ada beberapa item yang sama, e-Perda akan mengeliminasinya. Karena sekarang ini kan zaman digitalisasi,” papar Marbun.

Diketahui, amanat e-Perda sudah terterah di Perpres 95 Tahun 2018. Dengan situasi pandemi ini Kemendagri meluncurkan suatu inovasi daerah, inovasi dalam bidang pemerintahan terkait dengan Perda ini.

“Jadi di e-Perda ini, daerah tidak perlu menyiapkan anggaran banyak, tidak perlu menyiapkan server yang banyak semua sudah disiapkan Kemendagri, sudah diatur di Permendagri 70 tahun 2019,  nantinya di sana semuanya terintegrasi dari seluruh provinsi kabupaten kota. Jadi daerah itu hanya manusianya, alatnya yang dipakai, hanya itu saja,” tuturnya.

“Semua akan terintegrasi, nanti kalau sudah selesai dikirimkan kembali ke daerah, tidak lagi pakai data yang manual,  contohnya dari Talaud katanya kalau ke provinsi dibawa berkasnya harus melalui kapal laut tibanya bisa 2 hari hingga 3 hari menginap di Manado. Tapi saat ini tidak lagi, semuanya pakai apliaksi e-Perda,” tukas Marbun.

Baca Juga:  Dekranasda Sulut Siap Pamerkan Produk Kerajinan Unggulan di Pameran Kriyanusa 2019

Marbun pun mengungkapkan, dipilihnya Sulut untuk menerapkan e-Perda berkat adanya komunikasi yang lancar antara Pemprov Sulut dan Kemendagri.

“Ibu Karo Hukum Flora Krisen komunikasinya lancar dengan kami (Dirjen OTDA Kemendagri), jadi dengan adanya program nasional ini akan dikawal oleh beliau (Krisen) untuk kabupaten/kota,” ujarnya.

“Jika tidak dikawal maka tidak akan jalan, karena yang kami harapkan akan terintegrasi seluruh kabupaten/kota se Indonesia,” sambung Marbun.

Dia menambahkan, saat ini baru 4 provinsi yang akan diujicoba untuk terintegrasikan, yakni Provinsi Banten, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara. Dalam waktu dekat kita akan launching bersama gubernur.

Turut hadir dalam kegiatan, Kepala Biro Hukum Provinsi Sulut Flora Krisen beserta jajaran Biro Hukum Setda Provinsi Sulut dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota se Provinsi Sulut.(Youngky)

Pos terkait