Manado – Andrei Angouw dan Richard Sualang (AARS) akan dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Manado periode 2021-2026.
Pelantikan pasangan politisi PDI Perjuangan ini akan dilakukan oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey mewakili Mendagri di Aula Mapaluse Kantor Gubernur, Senin (10/5/2021), pukul 10.00 WITA.
Dr. Ferry Daud Liando dari Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu, mengatakan beberapa hal yang harus segera dilakukan AA-RS setelah dilantik.
Pertama, AA-RS harus melakukan konsolidasi sosial. Pilkada 2020 lalu masyarakat sempat terkotak-kotak akibat perbedaan pilihan. Perbedaan pilihan mengakibatkan polarisasi dan rusaknya struktur maupun kultur sosial.
“Masyarakat saling berhadap-hadapan dan sebagian terjadi konflik. Mengeratkan kembali struktur sosial itu tidaklah mudah. Sehingga pejabat yang baru harus menjahit kembali keretakan itu,” jelas Ferry Liando kepada wartawan Manadonews.co.id di Manado, Senin pagi.
Kedua, meyakinkan publik Kota Manado bahwa keduanya adalah pemimpin bagi semua kalangan. Pada Pilwako 2020, pasangan AA-RS meski menang tapi mereka hanya dipilih oleh 88,303 suara atau hanya 36,7 persen jumlah pemilih di Kota Manado.
Artinya, sebanyak 63 persen lebih pemilih di Kota Manado tidak memilih AA-RS. Padahal, salah satu keberhasilan pemimpin adalah tingkat loyalitas masyarakatnya. Pemilih yang tidak memilih kecenderungan tingkat ketaatan dan loyalitas akan rendah.
“Namun itu menjadi tantangan keduanya yaitu bagaimana mereka bisa merangkul masyarakat yang tidak memilih mereka. Tanpa itu mereka akan kesulitan menjalankan kepemimpinan,” tandas Liando.
Ketiga, tantangan terberat AA-RS adalah menjadi pemimpin di tengah penularan wabah Covid-19. Sehingga model atau gaya kepemimpinan tidak cukup hanya sekedar normatif dan adminitratif.
Diperlukan kepemimpinan yang kreatif dan inovatif. Mendisiplinkan masyarakat di satu sisi menjaga stabilitas perekonomian di sisi lain tidaklah gampang.
“Melayani masyarakat diperlukan inovasi baru seperti penyediaan layanan berbasis teknologi dan pengadaan sumber daya birokrasi yang mampu menjalankan itu,” tandas akademisi Unsrat ini.
Keempat, diperlukan objektivitas AA-RS dalam pengangkatan pejabat. Jangan sampai pejabat yang berkualitas digantikan oleh ASN yang belum mapan baik dalam tata kelola administrasi atau pengalaman kepemimpinan.
“Para tim sukses akan berusaha meminta kompensasi atas perjuangan mereka saat pemenangan Pilkada sehingga posisi pejabat akan banyak diisi oleh orang-orang dekat tim sukskes yang belum tentu punya pengalaman dan kapasitas sebagai pejabat,” tegas Liando.
Agar tidak menimbulkan potensi konflik di tingkat masyarakat, sedapat mungkin pengangkatan kepala-kepala lingkungan harus memiliki standar kepemimpinan dan diterima oleh sebagian besar masyarakat.
Saat Pilkada hampir semua kepala lingkungan dikapling oleh semua pasangan calon. Akibatnya, jabatan kepala lingkungan yang berfungsi sebagai perekat sosial dan administrasi telah berubah menjadi jabatan politik.
“Diperlukan kearifan dari keduanya dalam proses rekrutmen agar jangan sampai justru memicu konflik baru,” pungkas Ferry Liando. (JerryPalohoon)
