Aturan Wajib Swab PCR dan Rapid Antigen Dinilai tak Cukup, Gubernur harus Keluarkan Larangan Perjalanan Dinas Pejabat dan ASN

  • Whatsapp

Manado – Presiden Joko Widodo secara resmi memutuskan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat untuk mencegah semakin meluas penyebaran Covid-19.

Bacaan Lainnya

Kebijakan itu dinamakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau PPKM Darurat.

Jokowi mengumumkan penerapan PPKM Darurat di Istana Kepresidenan, Kamis (1/7/2021).

“Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali,” ujar Jokowi.

Sementara di Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Olly Dondokambey telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Ketentuan Pemeriksaan Swab PCR dan Rapid Antigen bagi Pelaku Perjalanan di Provinsi Sulut.

Surat Edaran dengan nomor: 440/21.4093/Sekr-Dinkes berisi 5 poin penting, terbit pada Rabu (30/6/2021).

“Sehubungan dengan perkembangan kasus COVID 19 dalam 2 (dua) minggu terakhir dl Provinsi Sulawesi Utara mengalami tren peningkatan kasus, maka (surat edaran) untuk mengantisipasi penularan COVID-19 varian baru, bersama ini disampaikan hal berikut,” bunyi Surat Edaran.

Baca Juga:  Terkait Pilkada Manado, DPW Perindo Sulut akan Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik

Inilah 5 poin penting SE:

Pertama, Pelaku perjalanan dari luar negeri dan/atau dalam negeri mewajibkan Test Swab PCR sebagai persyaratan untuk masuk ke Sulawesi Utara.

Kedua, Seluruh pelaku perjalanan yang tiba di Bandara Sam Ratulangi wajlb Test Rapid Antigen saat kedatangan.

Ketiga, Bagi penduduk Sulawesl Utara yang melakukan perjalanan ke luar daerah wajlb melakukan isolasi mandlri selama 5 (lima) hari. Bila dalam masa isolasi terdapat gejala panas, batuk, flu, diare dan lain-lain, maka wajlb melakukan Swab PCR.

Keempat, Bagi pelaku perjalanan di pelabuhan yang menuju kabupaten kepulauan dl Sulawesl Utara akan dilakukan pemeriksaan Rapid Antigen.

Kelima, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Pengamat politik dan pemerintahan dari Tumbelaka Academic Center (TAC), Taufik Manuel Tumbelaka, menilai SE Gubernur tersebut perlu ditambah dengan aturan lainnya terkait aktivitas perjalanan dinas pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tumbelaka mengusulkan kepada Gubernur Olly Dondokambey mengeluarkan surat edaran pelarangan keluar daerah bagi seluruh pejabat dan ASN yang bekerja di lingkungan pemerintahan daerah se Sulawesi Utara.

Baca Juga:  Olly : Sulut Dikenal Dengan Provinsi Yang Toleransinya Sangat Tinggi

“Seluruh pejabat, ASN dan pekerja di lingkungan pemerintahan daerah se Sulawesi Utara diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat,” jelas Tumbelaka melalui pesan tertulis kepada wartawan Manadonews.co.id di Manado, Kamis (1/7/2021).

Lanjut dia, jika aturan tersebut dilanggar diberikan sanksi tegas berupa pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 25 hingga 50 persen.

“Jika melanggar Prokes dan terkena Covid-19, TKD/TTP dipotong 50 hingga 75 persen. Sanksi untuk memberikan efek serius dan darurat,” tukas Taufik Tumbelaka. (JerryPalohoon)


Pos terkait