RPJMD Sulut 2021-2026 Disahkan, Ini Hasil Laporan Pansus DPRD

  • Whatsapp

Manado – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026, di ruang rapat paripurna, Selasa (10/8/2021).

Rapat paripurna digelar mematuhi protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran Covid-19 dipimpin Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay dan Billy Lombok, serta dihadiri Wakil Gubernur Steven Kandouw.

Ketua DPRD Fransiscus Silangen menjelaskan bahwa di tengah suasana menyongsong Hari Ulang Tahun (HUT) ke 76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2021, kiranya semangat kebangsaan dan jiwa nasionalisme serta patriotisme akan tetap menjadi bagian seluruh rakyat.

“Walaupun di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda tetapi semangat juang dari pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran pemerintah sebagai penerus cita-cita bangsa patut menjadi langkah positif untuk kita bisa terus maju dalam upaya menyejahterakan rakyat Sulut,” jelas Fransiscus Silangen.

Lanjut Silangen, pembahas Ranperda tentang RPJMD tahun 2021-2026 dengan perangkat daerah terkait telah selesai.

Baca Juga:  Take Off ke Talaud, Olly Dondokambey akan Tatap Muka dengan Nelayan Miangas

“Maka hari ini adalah rapat paripurna tingkat dua,” tukas dia.

Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Ranperda RPJMD melalui anggota DPRD Vonny Paat melaporkan hasil rumusan terkait Ranperda.

Adapun pendapat akhir fraksi-fraksi yang telah dirangkum oleh Pansus RPJMD yakni:

– Adanya korelasi yang sinergi antara penetapan prioritas program dengan kegiatan antar sektor.

– Pemerintah percepat pemulihan ekonomi melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur.

– Fraksi-fraksi mendukung segala kebijakan pemerintah yang pro rakyat dengan senantiasa tetap melaksanakan fungsi pengawasan dengan segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

– RPJMD yang ditetapkan agar difokuskan pada rencana strategi 5 tahun ke depan dari Gubernur dan Wagub khususnya yang terkait dengan pelayanan publik.

– Sektor pelayanan kesehatan, kiranya pemerintah dapat meninjau pelayanan rumah sakit yang berada di Sulut dalam penetapan pasien dengan status meninggal akibat Covid-19, karena ada sebagian masyarakat yang tidak menerima keputusan itu. Serta ketersediaan alat yang belum memadai seperti oksigen, ventilator dan tunjangan insentif nakes harus jadi perhatian pemerintah.

Baca Juga:  Timsus Maleo Ringkus 3 Tersangka Curanmor dan Penggelapan Kendaraan Roda 4

– Pemerintah kiranya mencari terobosan untuk menggeliatkan kembali peran wirausaha dalam kegiatan pelaku usaha kecil menengah, UKM dan UMKM.

– Melakukan riset untuk menentukan keunggulan kompetitif pariwisata sulut serta penelitian akan minat masyarakat terhadap pariwisata.

– Apresiasi terhadap visi misi Gubernur dan Wagub untuk menjadikan Sulut sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik, ditunjang dengan bandara internasional Sam Ratulangi serta pelabuhan internasional Bitung.

– Terkait pembangunan KEK Pariwisata Bitung dan Likupang, berharap pembangunan ini dapat selaras karena akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sulut.

– Perlu adanya pemerataan pembangunan yang berkeadilan di daerah daerah kepulauan, khususnya jaringan listrik, komunikasi dan internet.

– Mengusulkan dan mendorong adanya olahraga elektronik di Sulut.

– Adanya pengembangan di bidang peternakan.

– Untuk pengembangan wilayah di nusa utara, fraksi-fraksi berpendapat perlu dipertimbangkan untuk daerah ekonomi perbatasan.

– Meningkatkan dan mengoptimalkan sosialisasi serta himbauan disertai tindakan dalam upaya membatasi dan mengurangi pencemaran lingkungan terutama mengatasi sampah rumah tangga dan industri.

Baca Juga:  Wagub Kandouw Tekankan Perusahaan Harus Pekerjakan 80 Persen Tenaga Kerja Lokal

“Kiranya Ranperda RPJMD tahun 2021-2026 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda,” ungkap Vonny Paat.

Menanggapi laporan Pansus RPJMD, Wakil Gubenur Steven Kandouw dalam sambutannya mengatakan bahwa kritik dan saran ini sangat diperlukan.

“Contohnya tadi, catatan-catatan yang disampaikan anggota DPRD Vonny Paat. Ada 14 poin, di situ disebut ada pemulihan ekonomi, syukur di Sulut pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional,” terang Steven Kandouw.

Di akhir rapat paripurna dilakukan penandatanganan persetujuan bersama terhadap Ranperda RPJMD oleh pimpinan DPRD dan Wakil Gubernur yang disaksikan seluruh anggota DPRD Sulut, jajaran pemerintahan, tokoh masyarakat dan undangan lainnya yang hadir terbatas, maupun secara virtual.

(Advertorial)

Pos terkait