Manado – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar dua kali rapat paripurna pada Senin (16/8/2021), dengan agenda mendengarkan pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI, serta pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian RUU APBN 2022 dan Nota Keuangan.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Silangen, didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay dan Billy Lombok. Hadir Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, Forkopimda, Sekprov Edwin Silangen dan Sekwan Glady Kawatu.
Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Silangen, mengatakan rapat paripurna DPRD Sulut dalam rangka mendengarkan pidato Presiden RI, memadukan kehadiran fisik dan virtual.
Di kesempatan itu, Presiden RI, Ir. Joko Widodo, menyampaikan beberapa hal dalam sidang tahunan, pada 2021 bangsa Indonesia masih dalam situasi berbeda, diperhadapkan dengan pandemi Covid 19.
”Ini merupakan ujian bagi kita dan bangsa ini untuk lebih baik ke depan kita menjadi lebih kuat dalam peradaban. Hal ini menjadi sesuatu yang baru bagi kita dan sudah menjadi budaya bangsa, kita sudah terbiasa memakai masker dan bekerja dari rumah,” jelas Presiden Jokowi.
Selanjutnya, Presiden Jokowi melihat kesadaran masyarakat dalam prilaku melakukan protokol kesehatan semakin meningkat, terlihat dari disiplin yang dilakukan masyarakat terkait masyarakat yang rajin memakai masker dan menjaga jarak, tak berada dalam kerumunan, melakukan pembatasan aktivitas diluar rumah, serta respon terhadap vaksinasi oleh pemerintah.
”Pandemi ini telah menguatkan institusi sosial di masyarakat, sehingga ini menjadi budaya yang baru bagi kita,” kata Presiden.
Pesiden menyampaikan terima kasih kepada lembaga legislatif yang memberi penguatan dan dukungan kepada pemerintah untuk cepat mengkonsolidasikan kekuatan fiskal, juga TNI/Polri terus mendisiplinkan protokol kesehatan, vaksinasi serta isolasi terpusat.
“Kita juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik pemulihan ekonomi global yang tidak merata.
APBN 2022 harus antisipatif, responsif dan fleksibel merespon ketidakpastian namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian.
”APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat sekaligus sebagai motor pengungkit pemilihan ekonomi,” tukas Presiden.
Lanjut Presiden, di 2022 pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dan penguatan reformasi struktural
Karena itu pemerintah menyampaikan enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022.
Pertama, melanjutkan upaya pengendalian pemulihan Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi warga miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas dan berdaya saing. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah.
Belanja negara dalam APBN 2022 direncanakan 2.708.7 trilyun rupiah yang meliputi belanja pemerintah pusat meliputi 1.983.3 trilyun rupiah, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar 770.4 trilyun rupiah.
Anggaran kesehatan direncanakan sebesar 255.3 trilyun rupiah atau 9,4 persen dari belanja negara dan anggaran kesehatan ini lebih difokuskan pada penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting serta kesinambungan program JKN.
“Penanganan Covid-19 fokus pemerintah yakni antisipasi risiko dampak Covid-19, melanjutkan program vaksinasi serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan,” terang Presiden Jokowi. (Advertorial)
