Glady Kandouw Pimpin Rapat Paripurna Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi

  • Whatsapp

TONDANO, MANADONEWS.CO.ID – Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Glady Kandouw memimpin Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Presiden dalam penyampaian RUU APBN TA 2022 dan Nota Keuangan beserta dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna pembukaan masa persidangan I DPR-RI Tahun 2021-2022, Senin (16/8), bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Minahasa.

Bacaan Lainnya

Paripurna turut dihadiri Bupati Dr. Ir. Royke Roring, M.Si, Wakil Bupati Dr (HC) Robby Dondokambey, S,Si, Forkopimda, para anggota DPRD, Sekdakab Frits Tairas dn jajaran Pemkab.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam mambawakan Pidato Kenegaraan menggunakan Pakaian Adat Baduy, bertempat di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, dengan tema : “INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH.”

“Sampai saat ini, pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Di tahun 2022, kita masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi. Kita juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata,” ujar Presiden.

Baca Juga:  Ketua DPRD Minahasa Pimpin Pembagian Masker

Karena itu, kata Presiden, APBN tahun 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel merespons ketidakpastian, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian.

“APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. Sejak awal pandemi, kita telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontra-siklus atau countercyclical, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha,” tukasnya.

Konsolidasi fiskal tahun 2022 akan, menurut Jokowi, lebih fokus untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural, terutama akselerasi pembangunan SDM, melalui reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan.

“Reformasi struktural juga diarahkan untuk perbaikan fondasi ekonomi, melalui reformasi regulasi dan birokrasi serta dukungan sektoral yang mendorong pertumbuhan,” tuturnya.

Pemerintah juga melanjutkan komitmen menurunkan kemiskinan, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem, dan mengurangi ketimpangan.

“Reformasi fiskal juga terus dijalankan melalui optimalisasi pendapatan, penguatan belanja berkualitas atau spending better, serta inovasi pembiayaan,” katanya.

Belanja Negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4% dari belanja negara.

Baca Juga:  Terkait AKD, Glady Kandouw Sebut Kemungkinan Semua Surat Sudah Masuk

Anggaran tersebut, kata Presiden, akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.

Untuk penanganan Covid-19, fokus Pemerintah antara lain, antisipasi risiko dampak Covid-19, dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.

“Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia. Kita harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif,” katanya.

“Kita juga harus membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu hingga hilir, dari Pusat hingga Daerah, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan,” imbuhnya.

Pemerintah juga menjaga kesinambungan program JKN serta meningkatkan kualitas layanan JKN. Selanjutnya, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.

Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Baca Juga:  Perdana: "Tidak Serius Berantas Togel, Kapolsek Saya Copot"

.

Pos terkait