Berikut Tanggapan Pemkot terhadap Pemandangan Umum Fraksi terkait Dua Ranperda Ini

  • Whatsapp

TOMOHON, MANADONEWS.CO.ID – Wali Kota Tomohon Caroll Senduk, SH diwakili Wakil Wali Kota Tomohon Wenny Lumentut, SE menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon dalam rangka mendengarkan tanggapan/jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum Fraksi – Fraksi mengenai dua (2) buah Rancangan Peraturan Derah (Ranperda), yakni Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda  Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 9 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Rabu (12/1/2022).

Paripurna yang dilangsungkan di BPU Kelurahan Tumatangtang Satu dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tomohon Djemmy Sundah, SE didampingi Wakil Ketua Drs. Johny Runtuwene, DEA, dan Erens Kereh, AMKL ini, dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, SE. ME, serta Anggota DPRD Kota Tomohon

Wakil Wali Kota dalam tanggapannya selaku pemerintah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Tomohon sehubungan dengan agenda Paripurna terhadap Ranperda yang telah Pemkot ajukan dapat terlaksana diawal tahun 2022 ini.

“Kami berharap ini menjadi langkah awal yang baik dalam memulai agenda kerja kita sepanjang tahun 2022 ini,” ujarnya.

Lanjutnya, Pemkot menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi DPRD Kota Tomohon.

“Mengenai catatan dari fraksi-fraksi dapat kami jelaskan sebagai berikut. Dari Fraksi PDI Perjuangan mengenai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD dalam rangka menopang pelaksanaan pembangunan daerah melalui sumber-sumber pendapatan daerah dari retribusi daerah. Adapun upaya ini disesuaikan dengan kondisi daerah dan melakukan penyesuaian terhadap aturan yang lebih di atas,” urainya.

Selanjutnya sejalan dengan catatan fraksi pdi-perjuangan yang memberikan catatan bahwa peningkatan tarif retribusi diiringi dengan peningkatan kualitas kinerja pemerintah dan pelayanan atas pemungutan retribusi, Lumentut menyampaikan peningkatan tarif tersebut sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan pelayanan dimaksud.

“Terkait catatan dari Fraksi Partai Golongan Karya dapat kami jelaskan sebagai berikut: Pertama, penyusunan Ranperda ini telah mempedomani aturan yang lebih tinggi melalui proses harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan pihak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara. Dan telah menyesuaikan dengan peraturan-peraturan terbaru yang berhubungan dengan retribusi daerah, baik itu mengenai retribusi jasa umum maupun retribusi jasa usaha. Selanjutnya berkaitan dengan penetapan tarif dapat kami sampaikan dalam tahapan penyusunan ranperda ini telah melalui kajian oleh masing-masing perangkat daerah pemungut, yang telah disesuaikan dengan kondisi terkini, dengan mempertimbangkan besaran biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan tarif yang selayaknya untuk dipungut penerima jasa layanan selaku wajib retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait. Khususnya terkait perhitungan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dapat kami sampaikan bahwa perhitungan akan tarif ini telah mempedomani peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2021 tentang tata cara perhitungan tarif retribusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah,” paparnya.

Sedangkan menanggapi pemandangan umum Fraksi Restorasi Nurani, atas nama Pemkot Tomohon mengapresiasi atas dukungan yang diberikan yang mempedomani ketentuan pasal 155 ayat (1) undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah yaitu tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk selanjutnya disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perekonomian daerah.

“Selanjutnya atas catatan seluruh fraksi mengenai tarif retribusi, secara detail dapat dibahas lebih terperinci dalam tahapan pembahasan bersama panitia khusus yang akan dibentuk oleh DPRD,” pungkasnya.

Baca Juga:  SJB Gelar Lomba Futsal dan Foto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *