Manado – Pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari.
Perlu diketahui, Pemilu 14 Februari 2024 untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten dan kota.
Menurut Dr. Ferry Daud Liando, S.IP, M.Si dari Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu, momentum Pemilu itu harus dimanfaatkan dengan baik oleh pihak penyelenggara maupun partai politik.
“Persiapan itu perlu diisi dengan mekanisme pendidikan politik, terutama pendidikan politik oleh Parpol bagi kadernya untuk dipersiapkan sebagai calon,” jelas Ferry Liando ketika menyampaikan materi pada Webinar on Zoom yang digelar oleh Pusat Studi Demokrasi bertemakan “Dinamika dan Tantangan Politik 2022 Menuju Pemilu 2024”, Jumat (4/2/2022).
Menurut Liando, hasil Pemilu 2019 belum sepenuhnya menghasilkan anggota DPRD yang berkinerja baik dan berkualitas.
Dalam hal kemampuan dasar, masih banyak anggota DPRD yang belum pernah menyampaikan gagasan di forum-forum resmi di fraksi, komisi maupun rapat paripurna.
“Hal itu terjadi karena kemampuan publik speaking sangat terbatas. Mereka belum terlatih sebelum terpilih menjadi anggota DPRD. Itulah sebabnya kebijakan politik di daerah lebih banyak didominasi dan dikuasai oleh eksekutif,” tukas dosen politik ini.
Kemampuan dalam perencanaan anggaran dan analisis hukum sangat terbatas dan semua berdampak pada rendahnya kemampuan mereka dalam memperjuangkan kepentingan publik.
“Sebagian ada yang harus berurusan dengan hukum karena masalah moral. Hasil yang buruk ini disebabkan karena tidak adanya kepedulian Parpol dalam mendidik dan melatih kader-kadernya sebelum menjadi calon,” tutur Liando.
Sebagain Parpol masih mengutamakan masyarakat yang sanggup menyetorkan uang sebagai syarat untuk dicalonkan dan sebagian juga masih menonjolkan hubungan keluarga untuk dicalonkan.
“Proses pendidikan dan kaderisasi masih langkah dalam proses seleksi Caleg di Sulut. Padahal setiap tahun semua Parpol yang memiliki kursi di DPRD mendapat bantuan dana yang bersumber dalam APBD,” kata Liando.
Bantuan itu sesungguhnya dimaksudkan agar Parpol bisa menjalankan fungsi kaderisasi jauh sebelum tahapan Pemilu dimulai. Namun yang terjadi Parpol sibuk menyiapkan calon baru terjadi di saat tahapan pendaftaran dimulai.
“Oleh karena itu saya mendorong agar waktu yang panjang sebelum tahun 2024, masing-masing Parpol sudah mulai menjaring nama-nama kader yang potensial kemudian mereka dilatih soal kepemimpinan, manajemen, hukum, tata kelola pemerintahan dan etika moral,” ujar Ferry Liando.
Turut menjadi pembicara, peneliti senior Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Firman Noor, PhD, Komisioner KPUD Sulut, Meidy Tinangon, S.Si M.Si, Junior Rawis selaku Direktur PSD GMM dan peneliti PSD GMIM, Mineshia Lesawengan
(JerryPalohoon)
