Manado, MANADONEWS –
Pemerintah Provinsi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah menggelar Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Perberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ₩rmas serta Ormas Asing di Daerah, Jumat (11/2/2022) bertempat Kantor Kesbangpol Sulut.
Dalam arahannya, Fery Sangian membeberkan kewenangan dan tugas ormas sesuai undang-undang yang ada.
“Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ungkap Sangian.
Ia mengatakan Organisasi Kemasyarakatan. Ormas memiliki beberapa tujuan, meliputi, meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;memberikan pelayanan kepada masyarakat; menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau mewujudkan tujuan negara.
Untuk itu dirinya mengajak kepada semua ormas/LSM di daerah ini mari membangun koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah.
“Silahkan jadi kontrol sosial. Mari bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan setiap program pembanguna untuk kesejahteraan rakyat,” Ajak Fery Sangian.
Selain memberikan arahan kepada para peserta, Kaban Kesebangpol Sulut Fery Sangian membawakan peran ormas dalam menjaga persatuan dan kesatuan di sulut.
Sementara itu, Ferry Liando selaku akademi dalam materinya menyampaikan fungsi organisasi kemasyarakatan atau ormas sangat penting bagi negara demokrasi.
“Fungsi mereka adalah selain menjembatani kepentingan dan keinginan masyarakat menjadi kebijakan publik, ormas juga berfungsi melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat. Sistim pemerintahan demokrasi memberikan ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam perumusan kebijakan publik maupun dalam menentukan pemimpin-pemimpin politik. Namun kenyataannya kualitas Partisipasi sebagian masyarakat belum optimal dilakukan. Masih banyak masyarakat yang tidak peduli melibatkan diri pada proses perumusan kebijakan pemerintah dan dalam proses pemilihan aktor-aktor politik kerap tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan objektif. Kebanyakan pilihan dilakukan atas dasar politik uang atau politik identitas dengan mengabaikan kapasitas calon. Itulah sebabnya hasil pemilu belum semuanya menggambarkan tujuan yang hendak diharapakan. Hal itu terjadi karena eksistensi ormas belum begitu maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat,” bebernya.
Ia mengatakan selama ini ormas hanya tumbuh subur dan terkesan hanya dimanfaatkan oleh elit-elit pengurus untuk melegitimasi dukungan pada calon-calon tertentu pada saat pilkda atau pemilu. Padahal dukungan itu tidak selamanya merepresentasikan kepentingan semua anggota dalam suatu ormas.
“Oleh karena itu penting bagi kesbangpol untuk membina setiap ormas di daerah agar melaksanakan fungsi pada jalur yang benar sebagaimana harapan dari UU nomor 17 tahun 2017 tentang ormas,” tutupnya.
Kegiatan ini dibuka oleh kaban kesbangpol Sulut Fery RJ Sangian S.sos MAP dan dihadiri oleh pengurus-pengurus ormas se Sulut. Hadir sebagai pemateri lain staf khusus Gubernur Drs Max Siso.
(Youngky)
