Berita TerbaruDaerahNasionalNusa UtaraPemerintahanPilihan RedaksiSangiheSulawesi Utara

Penjabat Bupati Sangihe Dengarkan Arahan Mendagri dan Laporan Ketua Umum APKASI

×

Penjabat Bupati Sangihe Dengarkan Arahan Mendagri dan Laporan Ketua Umum APKASI

Sebarkan artikel ini
dr Rinny Tamuntuan Penjabat Bupati Sangihe, Sulut Saat Menghadiri Rakernas APKASI Sabtu (18/6).

Jakarta, MANADONEWS.CO.ID – Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dr Rinny Tamuntuan menghadiri Rapat Kerja Nasional XIV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2022 di Hotel Pullman Vimala Ciawi, Kab. Bogor.

Rakernas dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D Sabtu (18/06).

MANTOS

Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan SE yang juga sebagai Bupati Dharmasraya dalam laporannya menyampaikan, dalam satu tahun kepengurusan APKASI periode 2021-2026 telah melaksanakan 34 kegiatan besar.

“Kegiatan yang bersifat advokasi, penguatan kapasitas daerah, peningkatan ekonomi lokal dan kegiatan yang bersifat sosial,” ucap Bupati Dharmasraya.

Selain itu, untuk kegiatan yang bersifat advokasi, APKASI telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan DPR RI terkait dengan Kebijakan Umum Keuangan Daerah.

“Kolaborasi antara APKASI dengan Kementerian Dalam Negeri berjalan sangat baik sekali dan harmonis, hal ini tidak terlepas dari peran dan arahan Bapak Menteri yang menjadikan APKASI sebagai alat satu mitra diskusi dalam pengambilan kebijakan terkait dengan Pemerintahan Daerah,” jelas Sutan Riska.

Untuk itu kami sangat berterima kasih kepada bapak yang telah memberikan perhatian khusus pada beberapa hal yang selalu menjadi permasalahan setiap kami turun di seluruh wilayah di Indonesia.

“Saat ini yang menjadi konsen (Fokus) Kepala-Kepala Daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terkait dengan Penghapusan Pegawai Honor,” sebut Ketum APKASI.

Terkait dengan fokus  tersebut dirinya meminta kepada Mendagri untuk bisa memberi masukan agar menunda Penghapusan Pegawai Honor untuk menghindari terjadinya masalah di daerah.

“Kami mohon melalui Menteri Dalam Negeri untuk dapat memberikan masukan kepada para Pejabat Tinggi terkait untuk ditunda, supaya ini tidak menjadi masalah di Kabupaten yang ada di seluruh Indonesia,” pintanya di hadapan Mendagri.

Ketua Umum berharap melalui usul saran dalam pertemuan APKASI dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah dengan pemerintah pusat.

“APKASI hadir untuk memberikan solusi dan juga saran supaya aturan-aturan tidak bertabrakan dan tidak menjadi permasalahan yang berkelanjutan di 416 daerah seluruh Indonesia,” tukasnya.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri menyampaikan apresiasi kepada ketua APKASI dan kepada semua pihak yang telah menginisiasi Acara Rapat Kerja Nasional.

“Ini menunjukkan bahwa Asosiasi ini memiliki konsep yang jelas dan terarah. Strong Leaders (Pemimpin yang Tangguh) memiliki 3 hal, Memiliki Power (kekuasaan), Memiliki Follower (pengikut) dan Memiliki Konsep,” sebut Karnavian.

Untuk diketahui, APKASI merupakan wadah kerjasama Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia yang memiliki konsep yang jelas dan tujuan untuk secara bersama membahas dan menyelesaikan berbagai kendala di daerah serta menyampaikan saran pertimbangan bahkan usul pada Presiden secara berjenjang.

Untuk tema yang diangkat pada Rakernas Tahun 2022 yakni “Dengan Semangat Kolaborasi, Kita Sukseskan KTT G20 untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Yang Kuat dan Berkelanjutan”.

 

Yuk! baca berita menarik lainnya dari MANADO NEWS di GOOGLE NEWS dan Saluran WHATSAPP Gacor Shop