Manado – Anggota DPRD Sulut, Ir. Julius Jems Tuuk, memberikan perhatian besar pada pengembangan dunia pendidikan.
Secara khusus Jems Tuuk menyoroti dugaan praktik ‘jual beli’ jabatan kepala sekolah yang menjadi penghambat pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
“Pak Gubernur dan Wakil Gubernur sudah menetapkan poin dari 8 prioritas pembangunan yaitu adalah SDM. Kita tidak akan pernah mungkin dapat SDM yang bagus kalau sistem pendidikan kita yang bobrok,” jelas Jems Tuuk di hadapan Wakil Gubernur Steven Kandouw pada rapat paripurna dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara, di ruang rapat paripurna DPRD, Selasa (26/7/2022).
Kader PDI Perjuangan ini, mengingatkan kembali penyampaian Wagub Steven Kandouw pada rapat paripurna beberapa waktu lalu, terkait temuan beberapa oknum yang ingin menjadi kepala sekolah dengan cara membayar.
“Oleh sebab itu, menurut pendapat saya ini bagian dari gunung es, prestasi pendidikan akan sangat berhubungan dengan siapa pemimpinnya, siapa kepala sekolahnya,” tukas dia.
Jems Tuuk juga mendesak Pemprov Sulut mengambil tindakan tegas terhadap kepala-kepala sekolah yang berkinerja buruk.
Diapun menyontohkan kasus asusila salah-satu SMK di Bolaang Mongondow hingga kini tidak dituntaskan. Bagaimana tidak akan terjadi pelecehan-pelecehan berikutnya, karena seolah-olah ada satu organisasi yang mengkoordinir ini untuk menjaga.
“Saya kuatir atau saya menduga, duduknya menjadi kepala sekolah dengan duit yang diberikan, sehingga beberapa kali saya melakukan reses di tempat itu, mereka bilang tidak mungkin kepala sekolah ini mau diganti, kenapa, gampang, karena tidak mungkin kok. Nah, apakah ini ada keterkaitan dengan apa yang disampaikan pak Wagub dalam tiga paripurna yang lalu? Ini harus dijawab,” tegas Jems Tuuk.
(***/JerryPalohoon)
