Manado – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar akan mempermudah pemerintah provinsi melakukan pemutakhiran data orang miskin di Sulawesi Utara.
Hal tersebut dikatakan anggota DPRD Sulut, Yusra Alhabsyi, ketika sosialisasi Perda di hadapan kader Ansor, Jumat (30/9/2022) lalu.
“Misalnya pemerintah kota telah melakukan pengusulan dan itu tidak selesai di kementerian sosial maka, dengan adanya Perda ini, bisa terkoordinasi dan dapat dibentuk forum koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk bisa memfasilitasi data-data dari masyarakat penerima bantuan dari kementerian Sosial,” ujar Yusra di Hotel Grand Wiz Manado.
Dia menambahkan, Perda mempermudah koordinasi dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat terkait data orang miskin yang berhak menjadi penerima bantuan dari Kementerian Sosial.
Perda dapat memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang sedang berperkara atau terkait permasaalahan hukum.
“Dengan hadirnya perda ini, pemerintah daerah sampai pemerintah provinsi dapat menyediakan anggaran untuk pemberian pendampingan hukum bagi masyarakat miskin dalam menghadapi sebuah proses hukum,” tukasnya.
Dengan demikian lanjut Yusra, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor dapat mengambil berperan untuk memberikan pendampingan terhadap permasaalahan hukum bagi masyarakat miskin yang sedang menghadapi permasaalahan hukum.
“Orang yang di kategorikan miskin ini biasanya dinilai lemah, sementara untuk menghadapi sebuah proses hukum harus membutuhkan pengacara atau pendamping hukum. sehingga LBH Ansor diharapkan mampu mengimplementasikan Perda ini,” pungkas Yusra.
(***/JerryPalohoon)
