Steven Kandouw Warning Perangkat Daerah Tuntaskan Temuan BPK RI

Manado, MANADONEWS – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw memimpin Rapat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI, Selasa (25/10/2022) di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut.

Dalam arahannya, Wagub Kandouw mangatakan dalam suatu proses pelaksanaan program pembelanjaan harus dilakukan dengan perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

“Itu menjadi satu kesatuan, bukan parsial-parsial,” tegas Wagub Kandouw.

Untuk itu, pertemuan ini penting sesuai petunjuk Gubernur Olly Dondokambey, temuan yang didapati, baik itu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Irjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republil Indonesia agar segera ditindaklanjut.

“Karena laporan Pak Inspektur, akhir tahun anggaran kita harus diingatkan lagi untuk satu sisi dituntut percepatan penyerapan. Tapi di sisi lain kita dituntut untuk pertanggungjawaban yang akuntable,” tuturnya.

Usai pertemuan ini, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta langsung menindaklanjuti temuan.

“Seluruh kepala OPD pulang dari sini konsolidasi. Lihat baik-baik. Tak ada tawar-tawar dengan masalah pertanggungjawaban ini. Apalagi soal belanja modal. Ini penting,” tegasnya.

Baca Juga:  Barang Bukti Ribuan Liter Miras Dimusnahkan

Tindak lanjut temuan tersebut, tegas wagub, agar diselesaikan sebelum BPK masuk periksa APBD Pemprov Sulut.

“Tindak lanjut masih jauh dari bagus. Jadi dua minggu dari sekarang harus ada perubahan,” imbuhnya.

Apalagi temuan yang skala tidak begitu besar. Wagub meminta secepatnya diselesaikan.

“Dua minggu ini selesai. Saya tunggu, harus tuntas,” tukasnya.

Dalam kesempatan itu, Wagub Kandouw pun meminta kepala OPD cek ke lapangan untuk melihat perkembangan proyek fisik.

“Saya ingatkan bahwa bicara belanja harus pengawasan kepala OPD jangan biarkan ke anak buah. Anda harus terjun langsung. Kalau perlu turun ke lapangan lihat betul barang fisiknya ada atau tidak. Jangan cuma terima laporan. Itu bahaya,” terangnya.

“Anda paling bertanggung jawab kepala OPD. Baik adminstrasi maupun keuangannya, tolong periksa teliti dengan baik,” sambung mantan Ketua DPRD Sulut ini.

Temuan tersebut harus dituntaskan. Apabila tidak, akan menjadi bahan evaluasi untuk diganti dengan kepala OPD yang lain.

“Pak gubernur sdh kasih mandat untuk berikan catatan yang tak ada upaya berikhitar tindak lanjut. Jangan segan-segan pak inspektur,” tegasnya.

Baca Juga:  Eman Minta Camat dan Lurah Terus Sosialisasikan Maklumat Kapolri

Sebelumnya, Kepala Inspektorat Sulut Meiki Onibala dalam laporannya mengatakan tak lama lagi BPK akan mengecek pekerjaan di Pemprov Sulut. Untuk itu, OPD dimintakan menyiapkan segala berkas terkait pekerjaan selama 2022 ini.

“Mohon dengan hormat teman-teman OPD, lebih khusus kegiatan besar supaya mulai saat ini koordinasi dengan inspektorat. Agar kita lakukan pendampingan,” tuturnya.

Untuk memaksimalkan tindak lanjut temuan, akan dilakukan pertemuan dengan OPD yang memiliki temuan.

“Esok kami laksanakan pertemuan dengan OpD terkait secara teknis. Kamis kita undang pihak ketiga agar menyelesaikan,” tukasnya.(*)

Pos terkait