Narsum Agus Fatoni, Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023 Dibuka Wali Kota Tomohon

TOMOHON, MANADONEWS.CO.ID – Wali Kota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk, SH. menghadiri dan membuka Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, bertempat di Grand Linow Tomohon, Sabtu (12/11/2022).

Tampil sebagai narasumber Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si.

Dengan kegiatan ini yang punya makna yang strategis guna menyusun APBD tahun anggaran 2023 Wali Kota berharap seluruh peserta mengikuti dengan baik agar dapat memahami setiap materi yang diberikan narasumber.

Caroll memaparkan beberapa poin yang patutu diperhatikan terkait penyusunan APBD tahun anggaran 2023.

1. Dengan berbagai regulasi yang ada, penyusunan APBD tahun anggaran 2023 agar lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan menunjang tema yang tercantum dalam rencana kerja pembangunan daerah kota tomohon tahun 2023 yaitu “peningkatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, kualitas SDM, serta pemulihan ekonomi”.

2. Memperhatikan jadwal dan tahapan dalam menyusun APBD sesuai yang tertuang dalam Permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023 dengan tidak mengurangi substansial APBD yang diorientasikan pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat yang bersifat inklusif.

Baca Juga:  Tatong Resmi Lantik TP-PKK Kotamobagu

3. APBD yang juga merupakan instrumen penting dalam menggerakkan perekonomian baik di daerah maupun nasional, maka di samping pentingnya pemahaman peranan APBD dalam konteks pembangunan daerah perlu penyelarasan dengan kebijakan pembangunan provinsi dan kebijakan pembangunan nasional.

4. Memperhatikan anggaran-anggaran yang menjadi pengeluaran wajib (mandatory spending) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan.

5. Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam menyusun anggaran yang telah didedikasikan untuk rakyat benar-benar berjalan secara efisien dan dijaga dengan penuh integritas sehingga berjalan efisien;

6. Belanja hibah dan belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan.

7. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) sebagai quality assurance untuk melakukan review atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Baca Juga:  Hari Ini,Gubernur Sulut Jadi "Oemar Bakri Sehari" di Universitas Indonesia

Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang berkualitas dan baik sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan dan perundang undangan yang ada, diperlukan disiplin dan komitmen bersama mulai dari perencanaan, penganggaran, pengeloaan dan pelaksanaan serta pertanggungjawabannya.

Oleh karena itu diperlukan sistem pengendalian intern yang memadai yang dapat dipertanggungjawabkan, serta peran dan fungsi pengawasan DPRD juga berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. kata Wali Kota, Indikator utama untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan APBD, ketepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), kualitas opini pemeriksaan BPK dan perbaikan atas indeks persepsi korupsi (IPK).

“Sebagai informasi dapat disampaikan bahwa upaya pembenahan terus dilakukan baik dari aspek pengelolaan keuangan maupun kinerja organisasi, dapat dilihat atas kerja keras dan komitmen bersama di mana laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah kota tomohon oleh BPK-RI dapat meraih wajar tanpa pengecualian (WTP) sembilan kali berturut-turut,” paparnya.

Namun hasil itu jangan langsung berpuas diri sebaliknya terus berusaha dan mempertahankannya.

Baca Juga:  Wah Gawat, Pemilu 14 Februari 2024 Berpotensi Kehilangan Pemilih Milenial dan Keluarga Veteran

Kepada peserta, jika ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada narasumber agar pada kesempatan ini dapat digunakan sebaik baiknya,

Hadirnya Dirjen Bina Keuangan Daerah sebagai narasumber, imbuhnya, harus dimanfaatkan oleh epserta dengan sebaik – baiknya,

“Kepala Perangkat Daerah harus mempunyai gagasan yang cemerlang dalam melaksanakan visi dan misi kepala daerah. Yang menjadi prioritas dalam APBN tahun anggaran 2023 yaitu Penanganan Covid / dampak sosial ekonomi dan penanganan Inflasi Mempercepat realisasi APBD agar uang beredar di masyarakat agar ekonomi tumbuh dan berkembang Kepada seluruh peserta agar selalu meningkatkan Kapasitas hard skill dan soft skill, inovasi dan kreativitas serta motivasi diri.,” tutupnya

Turut hadir Kepala Bagian Umum Sekretariat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Drs. Hendra Fitra, M.Si beserta rombongan, Sekdakot Tomohon Edwin Roring, SE, ME, Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon Drs. Johny Runtuwene, DEA, dan Erens Kereh, AMKL, Anggota DPRD Kota Tomohon James Kojongian, Jajaran Pemerintah Kota Tomohon serta para Lurah se- Kota Tomohon.

Pos terkait