Pesan Menkumham Yasonna Laoly di Apel Awal Tahun

Manado – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara Ronald Lumbuun bersama jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut mengikuti apel pagi awal tahun 2023 secara virtual dari lapangan hijau kanwil. Apel awal tahun yang diikuti oleh seluruh insan pengayoman se-Indonesia ini diselenggarakan terpusat di lapangan merah Kemenkumham RI, Jakarta.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly bertindak sebagai pembina apel. Pada kesempatan ini Yasonna mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru teriring harapan dan doa semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan, keberkahan dalam melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai abdi negara.

Bacaan Lainnya

Berbagai prestasi dan capaian yang membanggakan telah ditorehkan diantaranya telah disahkannya RKUHP menjadi KUHP. Dan dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya.

Baca Juga:  Joutje Dengah: Selamat HUT Bung Rio Dondokambey

“Kita dapat meraih predikat sangat baik dan kita harapkan tahun ini juga kita akan memperoleh opini WTP dan ini dapat kita lakukan kalau kita rapat dalam satu barisan bekerja bersama-sama, lakukan prosedur dan aturan ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan negara,” pesan Yasonna.

Secara khusus Menkumham juga mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Kemenkumham atas berbagai capaian yang positif serta raihan prestasi yang berhasil ditorehkan secara bersama-sama. Ini bukan kerja individu melainkan kerja bersama-sama.

Tahun ini, Kemenkumham mempunyai resolusi yang diharapkan dapat mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2023 yakni wujudkan Kemenkumham semakin PASTI dan Ber-Akhlak dengan bekerja secara cepat, tepat, ikhlas dan hasilnya akuntabel sehingga dapat mendukung produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Resolusi ini harus dapat dimaknai dengan baik, selanjutnya implementasikan secara nyata oleh seluruh jajaran Kemenkumham sehingga mampu menyelesaikan tugas-tugas kita secara tuntas dan berkualitas, tidak berbelit, memiliki kepastian waktu, tidak ada penyimpangan serta hasil dapat dipertanggungjawabkan dan pada akhirnya dapat menjadi prestasi kerja bagi Kemenkumham, bangkit kita bersama,” terang Yasonna.

Baca Juga:  Cap Tikus dan Cakalang Fufu Masuk 10 Kekayaan Budaya Sulut

Perlu disampaikan bahwa pada tahun 2023 ini, Kemenkumham telah menetapkan 116 (seratus enam belas) target kinerja, dimana 77 (tujuh puluh tujuh) diantaranya merupakan target kinerja di tingkat pusat dan 39 (tiga puluh sembilan) lainnya merupakan target kinerja pada satuan kewilayahan.

“Laksanakan segera langkah-langkah implementatif dalam pencapaiannya, mengingat target kinerja ini harus mampu kita capai karena merupakan strategi dalam rangka akselerasi kegiatan yang harus dilaksanakan seluruh satuan kerja jajaran Kemenkumham,” tambah Yasonna.

Melalui penetapan target kinerja ini, Kemenkumham diharapkan dapat menjadi instansi Pemerintah yang akuntabel, efektif, efisien, responsif, dan mampu memberikan hasil yang nyata serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, diharapkan bisa berkontribusi dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Maju.

Yasonna juga mengingatkan kepada pimpinan harus mampu sebagai panutan bagi para Pegawai jajarannya. “Satu keteladanan akan lebih baik daripada 1000 nasihat” artinya selaku orang yang diberikan amanah dan kepercayaan. “Jangan hanya sekedar kata-kata tanpa perbuatan nyata di lapangan,” tegas Yasonna.

Baca Juga:  Kata Gubernur STQ Jadi Ajang Perkuat Iman dan Taqwa Umat Muslim Sulut

Selain itu, Yasonna juga mengajak seluruh insan pengayoman untuk menyikapi tahun politik ini
dengan baik, pintar, dan sesuai dengan ketentuan, artinya sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) kita wajib menjaga netralitas, tidak berpolitik praktis, tidak berpihak, dan tidak memihak sebagaimana ketentuan dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

(BenyaminAlfonso)

 

Pos terkait