Parpol Penentu Kualitas Pemilu

Dosen Tata Kelola Pemilu Ferry Daud Liando

Manado – DPR dan DPRD adalah wakil rakyat. Sebetulnya di negara demokrasi pemilik kekuasaan dan kedaulatan ada di tangan rakyat, namun karena tidak mungkin semua rakyat masuk dalam lembaga politik maka rakyat memilih perwakilan mereka dengan maksud pihak yang mewakili dapat memperjungkan nasib rakyat yang memilih mereka.

Menurut Dosen Tata Kelola Pemilu, Ferry Daud Liando, cara penyerahan mandat kekuasaan dari rakyat kepada wakilnya dilakukan melalui pemilu. Jika terpilih maka tugas mandatoris (DPR/DPRD) adalah wajib memperjuangkan kebutuhan rakyat seperti pelayanan publik yang baik dan adil, tersedianya lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, keluar dari derajat kemiskinan, aman dari berbagai gangguan, serta memperjuangan masyarakat menuju kesejahteraan.

Bacaan Lainnya

Parpol harus memiliki tanggungjawab untuk mengusung caleg yang dinilai punya kapasitas. Jauh sebelum pemilu harusnya parpol sudah mempersiapkan calon-calon terbaik dengan cara rekrutmen secara selektif dan ketat.

Baca Juga:  Delon Tuding VAP "Amburadul" Atasi Dampak Covid-19 Di Minut

“Artinya, tidak semua warga negara bisa diterima menjadi anggota parpol, hanya bagi mereka yang punya komitmen mengabdikan diri secara tulus bisa diterima. Kemudian setelah menjadi anggota, maka tugas parpol adalah melatih, mendidik dan membina mereka melalui proses kaderisasi,” jelas Ferry Liando kepada wartawan di Manado, Senin (9/1/2023).

Kader harus memiliki kemampuan kepemimpinan, mamahami teknis regulasi, teknik perencanaan serta teknik penyusunan anggaran publik. Kader harus memiliki kemampuan individu dalam berdebat demi kepentingan publik. Jika kader tidak memiliki skill individu maka tidak layak jadi caleg.

Setelah proses kaderisasi selesai maka tugas parpol adalah melakukan proses seleksi. Artinya anggota yang telah menjadi kader parpol dalam jangka waktu yang panjang berhak diikutsertakan dalam proses seleksi.

“Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang parpol disebut parpol wajib melakukan seleksi caleg secara terbuka dan melawati proses uji publik,” tukasnya

Jika 3 tahapan ini tidak dilakukan semua parpol maka potensi yang akan terjadi adalah pasif dan tidak produktifnya DPR/DPRD terpilih dalam memperjuangan kepentingan publik. Potensi yang terjadi adalah DPR/DPRD yang terpilih hanya memanfaatkan jabatan untuk kepentingan ekonomi dan kekuasaan.

Baca Juga:  Di Pertemuan bersama Komisi 2 DPR-RI dan Gubernur Sulut, Herwyn Malonda Sentil KTP-el Pemilu 2024

Mereka hanya hadir, absen lalu pulang dan terima tujangan dari uang rakayat setiap bulannya. Pengalaman hasil Pemilu 2019 masih terdapat anggota DPRD yang jarang hadir apalagi memberikan pendapat saat pembahasan rancangan kebijakan seperti ranperda ataupun kebijakan anggaran dan rencana kegiatan dalam APBD.

“Belum banyak yang berani berbicara lantang menentang kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Sebagian besar anggota DPR dan DPRD yang tidak produktif disebabkan karena kelalaian parpol dalam proses seleksi calon. Sebagian besar calon bukanlah kader parpol tapi tiba-tiba mendapat KTA untuk syarat pencalonan,” tutur Liando.

Sebagian besar parpol lebih mengejar jumlah kursi ketimbang mengedepankan kapasitas calon. Apalagi jumlah kursi mempengaruhi kekuasaan parpol di pusat maupun di daerah. Semakin banyak kursi maka semakin kuat ‘bargainning position’ atau mendapatkan banyak jabatan.

Parpol juga berusaha mencari banyak kursi agar makin mahal dalam penawaran untuk memenuhi ambang batas pencalonan pilkada. Kursi kerap dilelang kepada calon yang berminat. Semakin banyak kursi maka semakin tinggi pendapatan dari calon.

Baca Juga:  Tumiwa Bantah Perda Inisiatif Belum Jalan

“Jika parpol tidak siap maka pemilu tidak akan bermanfaat bagi rakyat, tetapi kesempatan elit-elit parpol mendapatkan nafkah hidup dari kekuasaan yang melekat,” pungkas Ferry Liando.

(JerryPalohoon)

 

Pos terkait