Apa Yaa Alasan Ferry Liando Menyarankan Parpol Rekrut Mantan Pejabat dan Aktivis Jadi Caleg?

Dr. Ferry Daud Liando

Manado – Saat ini sebagian besar parpol sedang dalam proses mengumpulkan nama-nama untuk dinominasikan sebagai calon anggota legislatif mengikuti Pemilu 2024.

Pakar Tata Kelola Pemilu, Ferry Daud Liando, mengungkapkan belum banyak parpol yang melaksanakan proses rekrutmen dan kaderisasi serta seleksi secara ketat. Padahal tanpa ketiga langkah itu maka nama-nama yang akan dicalonkan belum tentu memiliki standar ideal untuk tugas yang akan diemban.

Bacaan Lainnya

“Apalagi terdapat parpol yang baru pertama kali sebagai peserta pemilu. Sehingga, mustahil bagi mereka menyiapakan calon yang telah melewati proses kaderisasi yang panjang,” jelas Ferry Liando kepada wartawan di Manado, Rabu (25/1/2023).

Padahal, kata Liando, manfaat dari kaderisasi adalah untuk memastikan kader-kader parpol memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, memiliki pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik serta penguatan etika dan moral. Bisa dibayangkan apa jadinya jika ada parpol tidak melakukan proses kaderisasi dan seleksi yang baik.

Baca Juga:  Sampaikan Turut Berbelasungkawa atas Kepergian Helmud Hontong, Ini Penjelasan Ferry Liando terkait Kekosongan Jabatan Wakil Bupati

“Untuk menutupi kelemahan parpol dalam hal kaderisasi dan proses seleksi, maka disarankan kepada parpol untuk merekrut masyarakat dari kalangan mantan pejabat birokrasi dan aktivis,” tukas Liando.

Dia menambahkan, meskipun parpol tidak sempat melakukan kaderisasi terhadap bakal calon, namun jika calon yang direkrut itu berasal dari mantan pejabat maka bukan hanya parpol yang menerima manfaat namun juga masyarakat yang dilayani juga akan terkena dampak.

“Mantan-mantan pejabat itu memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman dalam hal tata kelola pemerintahan. Mereka tidak perlu diajari bagaimana merumuskan kebijakan dan mengetahui potensi-potensi penyalahgunaan jabatan,” tutur Liando.

Tentu institusi DPRD juga, tambah Liando, sangat diuntungkan karena produk politiknya berkualitas.

“Di beberapa DPRD, terjadi ketimpangan yang menganga terkait produktifitas anggota DPRD. Pihak yang paling banyak menonjol justru dari kalangan aktivis,” tandasnya.

Menurut Dosen Politik Unsrat ini, mereka tidak takut menentang tindakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai, dan mereka paham dalam merumuskan kebijakan serta mengawasinya.

Masih banyak anggota DPRD yang pasif, pemalu dan tidak produktif. Hal itu karena mereka tidak memiliki pengalaman sama sekali. Tentu model anggota seperti ini akan mempermalukan parpol yang mengusung, membebani rakyat serta merugikan keuangan negara. Mereka digaji tapi tidak ada kontribusi bagi rakyat.

Baca Juga:  Sambangi Pasar Tradisional Winenet, Istri Walikota Bitung Sosialisasi "Belanja Tanpa Kantong Plastik"

“Di satu sisi, pandangan ini bertentangan dengan prinsip ilmu politik. Ilmu politik menganjurkan bahwa calon legislatif harusnya berasal dari kader-kader hasil binaan dan kaderisasi parpol. Kaderisasi itu dilakukan dalam periodisasi yang panjang. Kader terbaik diseleksi parpol untuk menjadi calon pada pemilu. Namun sayang belum banyak parpol yang melakukan ini,” pungkas Ferry Liando.

(JerryPalohoon)

 

Pos terkait