Manado – Sebagian besar partai politik (parpol) sedang dalam proses penyusunan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk diikusertakan pada pemilihan anggota legislatif tahun 2024.
Hal yang berpotensi terjadi menurut pakar tata kelola pemilu Ferry Daud Liando adalah akan ada parpol yang kemungkinan besar tidak mencalonkan kadernya sendiri.
“Tentu ini menjadi preseden buruk mengingat tugas dan fungsi parpol adalah memproduksi calon-calon pemimpin politik melalui mekanisme terencana, sistematis dan terstruktur,” jelas Ferry Liando kepada wartawan di Manado, Senin (27/2/2023).
Jauh sebelum tahapan pemilu dimulai, parpol berkewajiban melakukan rekrutmen warga negara untuk menjadi anggota parpol.
Untuk dapat direkrut menjadi anggota parpol syarat utamanya adalah menerima dan ikut memperjuangkan ideologi parpol. Setelah diterima menjadi anggota, maka kewajiban parpol selanjutnya adalah proses kaderisasi.
“Dalam tahapan ini, tugas parpol melatih kapasitas dan mendidik anggotanya memiliki pengetahuan tentang kepemimpinan, etika moral, pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan, menyusun produk hukum, teknik perencanaan dan kebijakan anggaran dan penguatan kapasitas lain,” tukas Liando.
Kewajiban parpol selanjutnya adalah proses seleksi bagi kader-kadernya. Kader yang paling siap, memiliki kapasitas, kualitas dan moral yang baik dapat dipromosikan menjadi caleg.
Selama ini nyaris belum ada satu parpol yang secara sempurna melewati proses ini dengan baik. Pengalaman hasil Pemilu 2019 meninjukkan bahwa belum semua anggota legislatif memiliki kinerja yang baik sebagaimana expektasi publik.
“Penyebabnya karena parpol tidak ketat melakukan proses rekrutmen, kaderisasi dan seleksi yang ketat. Parpol cenderung tidak peduli soal kualitas dan kapasitas. Parpol lebih cenderung mengutamakan kekuatan finansial yang dimiliki calon,” tandas Liando.
Orientasi parpol fokus pada pemenangan dan perolehan kursi. Apalagi jumlah kursi berdampak pada syarat pencalonan kepala daerah dan penguasaan struktur alat kelengkapan dewan.
“Akibat dari semua itu, rakyat akhirnya tidak mendapatkan apa-apa dari hasil pemilu,” pungkas akademisi Unsrat yang kerap diundang diskusi politik nasional hingga regional.
(JerryPalohoon)
