Manado – Hasil Pemilu 2019 belum menunjukan hasil positif sebagaimana ekspektasi publik.
Lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat tidak menunjukan kinerja positif. Sebagian melakukan korupsi, tidak produktif dan tidak peka terhadap kepentingan publik.
Salah-satu penyebab adalah lemahnya kontribusi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap calon legislatif yang diajukan parpol pada Pemilu 2019.
Pendapat ini mengemuka dalam webinar yang bertemakan, “Kritisi Daftar Calon Sementara DPR/DPRD Pemilu 2024”, digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Sabtu (8/4/2023).
Kegiatan dibuka Ketua Umum MIPI yang juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Bahtiar, menghadirkan pembicara Dr. Idham Holik anggota KPU RI, Ferry Daud Liando peneliti dan pengajar kepemiluan FISIP Unsrat, serta Lucius Karus peneliti Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi), dipandu oleh Aprilianita Putri.
Ferry Liando menjelaskan terdapat 3 faktor penyebab hasil Pemilu 2019 tidak sesuai ekpektasi publik dan kurang menghasilkan anggota dewan berkualitas yaitu, pertama, sistem pemilu belum optimal pada rekrutmen bakal calon anggota DPR/DPRD yang diatur dalam UU Parpol maupun UU Pemilu.
Tidak ada kewajiban bagi calon berapa lama menjadi anggota parpol sebagai syarat untuk bisa dicalonkan. Selama ini banyak calon yang bukan anggota atau kader parpol sehingga mekanisme pembinaan, kaderisasi dan kepemimpinan tidak dilakukan oleh parpol.
“Sebagian parpol cukup mewajibkan kemampuan kepemilikan modal sebagai syarat calon,” jelas Ferry Liando.
Kedua, belum ada kesadaran yang dimiliki oleh sebagian besar parpol tentang pentingnya kualitas dan profesionalisme calon.
“Parpol berkehendak bahwa siapa yang dicalonkan adalah mereka yang bakal terpilih. Syarat soal kapasitas calon kerap dikesampingkan,” tukas Liando.
Ketiga, karena pragmatisme pemilih. Sebagain besar pemilih hanya terpengaruh dengan imbalan atau kesamaan identitas dengan calon.
“Pemilih tidak mengetahui risiko jika calon yang dipilih tidak memiliki kapasitas atau kualifikasi menjadi anggota legislatif, yang penting menerima uang,” terang Ferry Liando.
Dia berharap, KPU memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap nama-nama calon sementara yang diajukan parpol. Publik berhak mengawasi dan mengkrtisi.
Sebab, banyak nama yang dimunculkan saat ini sangat diragukan kapasitasnya sehingga akan sangat mustahil jika nama-nama tersebut dapat mewakili kepentingan publik jika terpilih.
Meskipun undang-undang tidak melarang, seharusnya parpol memiliki kewajiban moral untuk tidak mencalonkan kembali para mantan narapidana korupsi atau anggota DPR/DPRD yang tidak produktif menjalankan amanah selama 5 tahun.
“Mereka yang malas, tidak produktif, tidak cakap dan tidak memberikan satu kontribusipun pada dapilnya harusnya tidak dicalonkan kembali,” kata Liando.
Pada pemilu sebelumnya terdapat anggota DPRD yang terpilih ternyata berijasah palsu, tidak pernah sekolah tapi memperoleh ijazah. Memiliki riwayat bermasalah hukum dan menyimpang dari norma-norma sosial.
“Penyebabnya adalah rendahnya kepedulian masyarakat dalam mengkritik dan mengawasi dalam pencalonan oleh parpol maupun verifikasi persyaratan calon yang dilakukan oleh penyelenggara,” pungkas Ferry Liando.
(JerryPalohoon)
