Manado – Pemprov Sulut kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pengelolaan keuangan tahun anggaran 2022.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan langsung Anggota VI BPK-RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang. Opini WTP merupakan ke sembilan untuk Pemprov Sulut.
“Selamat atas raihan WTP untuk kesembilan kalinya pada jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” jelas Pius Lustrilanang pada rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (15/5/2023).
Meskipun demikian, BPK-RI masih menemukan kelemahan pengendalian inten dan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan, namun tidak mempengaruhi secara material kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022.
“Ada 14 permasalahan dan 29 rekomendasi yang harus dibenahi,” ungkap Pius.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Silangen, dihadiri Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw, serta jajaran pemerintahan daerah.
(***/Jrp)
