Manado – Standar produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masuk ritel Indomaret dan Alfamart dipertanyakan Ketua Komisi 2 DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu.
Hal ini diungkapkan Sandra Rondonuwu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 bersama pimpinan Indomaret dan Alfamart di ruang rapat DPRD, Senin (29/2023).
“Kami menyoroti standar produk yang menjadi kendala masuknya produk masyarakat Sulawesi Utara dalam ruang produk Alfamart dan Indomaret,” jelas Sandra.
Dia mengungkapkan, berdasarkan temuan anggota Komisi 2 di lapangan, terungkap bahwa kedua pasar modern tersebut belum menjalankan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) nomor 23 tahun 2021 pasal 7.
“Peraturan itu mengamanatkan bahwa toko swalayan harus menyediakan ruang usaha bagi produk UMKM paling sedikit 30 persen,” kata Saron, sapaan akrab Srikandi PDI Perjuangan ini.
Saron curiga, penyebab sulitnya produk-produk UMKM untuk masuk dalam ruang produk Alfamart dan Indomaret dikarenakan syarat produk yang diterapkan oleh kedua ritel besar tersebut, yang sulit untuk dipenuhi para pelaku UMKM.
“Jangan-jangan standar yang ditetapkan justru membuat kesulitan pihak UMKM. Itu yang kemudian dapat dikatakan bahwa mereka sulit memasukan produk karena terkendala dengan standar produk itu,”, ujar legislator dapil Minsel-Mitra ini.
Saron pun memberikan peringatan tegas kepada pihak Alfamart dan Indomaret untuk memperhatikan kendala-kendala yang dialami para pelaku UMKM.
“Jangan kemudian ada standar-standar maupun hal-hal yang memang diletakan di sana supaya produk UMKM tidak masuk dalam ritel tersebut,” tegas Saron.
Diketahui, Indomaret dan Alfamart adalah rantai toko ritel terbesar di Indonesia. Kedua ritel ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan UMKM.
(***/Jrp)
