Manado – Upaya mitigasi bencana menjadi perhatian anggota DPRD Sulut Boy Tumiwa.
Dia meminta agar alat peringatan dini (early warning system) harus terpasang untuk mengurangi risiko bencana yang lebih besar dan luas.
“Soal bencana, manusia tidak dapat menerka kapan terjadi, tetapi dengan kencanggihan teknologi saat ini kita patut waspada paling tidak dengan memasang alat deteksi dini. Apakah Sulut sudah ada atau belum?” Tanya Boy Tumiwa dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 3 bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut di kantor DPRD, Senin (3/7/2023).
Mantan Ketua DPRD Minahasa Selatan ini, menambahkan bahwa badan penanggulangan bencana bertanggung-jawab penuh terhadap berbagai peristiwa bencana baik yang sudah terjadi maupun mitigasi bencana di Sulut.
“Ketersediaan anggaran, logistik, serta berbagai kebutuhan masyarakat terdampak bencana harus tetap tersedia,” tukas Tumiwa.
Sebagaimana dikatakan Kepala BPBD Sulut Joy Oroh bahwa alokasi anggaran 2022 sebesar Rp10 miliar, banyak terserap untuk belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa. Sementara untuk kegiatan berhubungan dengan bencana hanya sebesar hanya Rp1,3 miliar. (***/Jrp)
