Manado – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) siap memeriksa terinci terkait Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut Tahun Anggaran 2023.
Sebelum BPK lakukam pemeriksaan, dilakukan pertemuan yang diterima Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Rabu (2/11/2023) di Lantai 6 Kantor Gubernur Sulut.
“Mudah-mudahan sampai 30 November 2023 semua berjalan dengan baik. Saya optimis pemeriksaan berjalan dengan baik,” tegas wagub di Lobi Kantor Gubernur Sulut.
Ia pun menegaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulut fokus pada pemeriksaan BPK ini.
“Saya sudah sampaikan bahwa semua stakeholder terkait harus wajib hukumnya konsentrasi memenuhi permintaan dalam konteks BPK,” tukasnya.
Adapun saat pertemuan, Wagub Kandouw mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Kepala Perwakilan BPK Sulut Arief Fadillah dan tim pemeriksa.
“Saya sangat mendukung pemeriksaan kepatuhan tahun anggaran 2022 sampai tahun anggaran 2023 triwulan tiga di seluruh SKPD terkait,” kata Kandouw.
Wagub meminta semua piham terkait di Pemprov Sulut untuk merespon dengan aktif dan bertanggung jawab. Berkonsentrasi dulu, tidak keluar daerah sampai exit meeting tanggal 30 November.
“Mutlak dan wajib hukumnya harus ada di tempat dan menyiapkan semua dokumen-dokumen yang dimintai tim pemeriksa,” tegas Kandouw.
Ia juga menegaskan akan monitor khusus persiapan dari OPD Pemprov Sulut.
“Untuk itu saya tetap meminta bimbingan, pendampingan dan arahan dari pak Kalan dan tim yang bertugas,” pinta Kandouw.
Pada kegiatan Entry Meeting Terinci BPK ini dihadiri, di antaranya Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Steve Kepel, kepala OPD Pemprov Sulut.(*)
